6 Bulan Gibran Rakabuming Raka Jadi Wapres RI: Dikritik Caper Soal Monolog, Diusulkan Dimakzulkan

TRIBUNNEWSBOGOR.COM - Enam bulan menjabat sebagai Wakil Presiden RI (Wapres) mendampingi Prabowo Subianto, sepak terjang Gibran Rakabuming Raka menuai sorotan.

Bahkan, tak sedikit kritikan dilontarkan kepada anak sulung Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) tersebut.

Selain kritikan, belum lama ini muncul pula usulan untuk memakzulkan Gibran dari jabatan Wapres RI yang dicetuskan oleh para purnawirawan TNI.

Sebagai informasi, kakak Kaesang Pangarep dan Kahiyang Ayu itu dilantik sebagai Wakil Presiden RI bersama Presiden RI Prabowo Subianto pada 20 Oktober 2024.

Polemik Jumlah Dislike Video Monolog Bonus Demografi

Menjabat sebagai Wapres RI, Gibran Rakabuming Raka mengunggah video monolog tentang bonus demografi.

Video bertajuk  "Generasi Muda, Bonus Demografi dan Masa Depan Indonesia" itu diunggah di kanal YouTube Gibran Rakabuming pada 19 April 2025.

Akan tetapi, video tersebut menuai berbagai respon sinis dan negatif.

Hingga berita ini ditulis, video Gibran itu telah ditonton 1,4 juta orang.

Namun yang menjadi sorotan, jumlah yang tidak menyukai atau dislike video itu lebih banyak daripada jumlah like.

Dilihat dari laman penghitung jumlah dislike, Hamphy, jumlah dislike video Gibran per 29 April 2025 pukul 07.34 WIB mencapai 179.512.

Sementara, jumlah suka atau like-nya berjumlah 125.020.

Pada video itu, Gibran berbicara perihal bonus demografi yang akan didapatkan Indonesia pada 2030 hingga 2045.

Gibran mengajak anak muda Indonesia untuk tidak menyia-nyiakan momen berharga tersebut.

Menurut mantan Wali Kota Surakarta tersebut, pada momen itu jumlah usia produktif di tanah air mencapai lebih dari separuh total penduduk Indonesia.

"Indonesia akan mendapatkan puncak bonus demografi di tahun 2030 sampai tahun 2045. Sebuah kondisi yang terjadi hanya satu kali dalam sejarah peradaban sebuah bangsa," kata Gibran.

Gibran juga mengapresiasi film animasi Indonesia, Jumbo, dan keberhasilan Timnas U-17 yang berhasil lolos ke Piala Dunia melalui babak kualifikasi.

Baca juga: HEBOH Ganti Wapres, Rocky Gerung : Gibran Dipersiapkan Memimpin Jika Ada Sesuatu Pada Presiden

Baca juga: Muncul Usulan Gibran Dimakzulkan dari Wapres RI: Prabowo, Ketua MPR, hingga Kaesang Beri Tanggapan

Baca juga: Daftar 7 Kasus Keracunan Menu MBG yang Digagas Prabowo - Gibran: Gejala Mual hingga Diare

Baca juga: Video Wapres RI Gibran Soal Bonus Demografi Dapat Dislike Sampai 28.000, Kini Diduga Disembunyikan

Mencari Perhatian Publik hingga Strategi Komunikasi Politik

Peneliti Senior Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Lili Romli mengomentari soal video monolog yang dibuat oleh Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka yang membahas soal bonus demografi.

Lili menilai, dari monolog itu Gibran tengah mencoba mencari perhatian publik.

Terutama menarik perhatian kalangan muda, karena ia mengangkat tema bonus demografi.

Dengan status Gibran sebagai Wapres, Lili juga menilai setiap tindakannya cenderung sarat akan motif politik.

“Setiap pejabat politik, apalagi setingkat wapres, setiap tindakan dan ucapannya cenderung memiliki atau bermotif politik."

"Begitu juga publik cenderung akan menilai seperti itu, ada motif politik, tidak dalam ruang yang vakum."

“Nah, tampaknya Wapres, melalui tim medianya, mencoba menarik perhatian publik, khususnya kalangan muda, dengan mengusung tema bonus demografi yang disampaikan secara monolog tersebut,” kata Lili dilansir Kompas.com, Minggu (20/4/2025).

Baca juga: Bukan Anak-anak, Dedi Mulyadi Anggap Aura Cinta Dewasa : Sudah Jadi Bintang Iklan Cari Uang Sendiri

Baca juga: Tudingan Ijazah Palsu, 8 Nama Dilaporkan ke Polisi oleh Pendukung Jokowi: Ada Roy Suryo, Amien Rais

Baca juga: Sosok Lasarus Bambang, Lulusan S3 UGM Sindir Ijazah Palsu Jokowi Pakai Pantun Ubur-ubur Ikan Lele

Usulan Pemakzulan Gibran

Baru enam bulan menjabat Wapres, Gibran juga sudah mendapat desakan untuk diganti dari posisi pendamping Presiden RI Prabowo Subianto.

Usulan itu disampaikan Forum Purnawirawan Prajurit TNI kepada Presiden Prabowo pada 17 April 2025.

Ada delapan poin usulan yang disampaikan.

Mulai dari desakan pergantian wakil presiden (wapres), reshuffle Kabinet Merah Putih, mengembalikan tenaga kerja asing dari Tiongkok, hingga menghentikan Proyek Strategis Nasional (PSN) PIK 2.

Pernyataan sikap tersebut ditandatangani 103 purnawirawan jenderal, 73 laksamana, 65 marsekal, dan 91 kolonel.

Mereka yang ikut meneken surat tersebut yakni Wapres ke-6 RI periode 1993-1998 sekaligus Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) periode 1988-1993 Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno, menteri agama (menag) periode 2019-2020 dan wakil panglima TNI periode 1999-2000 Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, KSAD periode 1999-2000 Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto, KSAL periode 2005-2007 Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto, KSAU periode 1998-2002 Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan.

Adapun delapan sikap forum tersebut yakni:

1. Kembali ke UUD 1945 asli sebagai Tata Hukum Politik dan Tata Tertib Pemerintahan.

2. Mendukung Program Kerja Kabinet Merah Putih yang dikenal sebagai Asta Cita, kecuali untuk kelanjutan pembangunan IKN.

3. Menghentikan PSN PIK 2, PSN Rempang dan kasus-kasus yang serupa dikarenakan sangat merugikan dan menindas masyarakat serta berdampak pada kerusakan lingkungan.

4. Menghentikan tenaga kerja asing Cina yang masuk ke wilayah NKRI dan mengembalikan tenaga kerja Cina ke Negara asalnya.

5. Pemerintah wajib melakukan penertiban pengelolaan pertambangan yang tidak sesuai dengan aturan dan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 2 dan Ayat 3.

6. Melakukan reshuffle kepada para menteri, yang sangat diduga telah melakukan kejahatan korupsi dan mengambil tindakan tegas kepada para Pejabat dan Aparat Negara yang masih terikat dengan kepentingan mantan Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

7. Mengembalikan Polri pada fungsi Kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat) di bawah Kemendagri.

8. Mengusulkan pergantian Wakil Presiden kepada MPR karena keputusan MK terhadap Pasal 169 Huruf Q Undang-Undang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul 6 Bulan Jadi Wapres, Gibran Kena Kritik Video Monolog hingga Usulan Dicopot

Baca berita lain TribunnewsBogor.com di Google News  

Ikuti saluran Tribunnews Bogor di WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VaGzALAEAKWCW0r6wK2t