Ono Surono Sebut KDM Terancam Diberhentikan dari Gubernur, Perkara Vasektomi Syarat Penerima Bansos

TRIBUNNEWSBOGOR.COM -- Wakil Ketua DPRD Jabar, Ono Surono menyebut Dedi Mulyadi terancam diberhentikan sebagai Gubernur Jawa Barat bila meresmikan aturan vasektomi syarat penerima bantuan sosial (bansos).

Menurut Ono, ancaman itu tertuang dalam peraturan tentang kepala daerah.

Walau begitu politikus PDIP tersebut meyakini Dedi Mulyadi tak akan meresmikan aturan vasektomi syarat penerima bansos.

Ia berpendapat bahwa wacana vasektomi hanya sebatas gimmick yang diciptakan KDM (Kang Dedi Mulyadi).

Wacana tentang vasektomi ini menyeruak berawal dari Dedi Mulyadi yang menganjurkan seorang pria untuk melakukan keluarga berencana (KB).

"Bisa dilihat di media sosial saya. (Dalam) media sosial saya, adalah kepada penerima bantuan yang anaknya banyak, diharapkan berkeluarga berencana, dan berkeluarga berencana itu kalau bisa yang melakukan laki-laki, tidak vasektomi saja, kan ada yang lain, ada pengaman," kata Dedi Mulyadi.

KDM menegaskan ia tidak menetapkan vasektomi sebagai syarat penerima bansos.

"Tidak ada kebijakan vasektomi. Tidak ada," katanya.

Menjawab ramainya wacana vasektomi syarat penerima bansos, Ono Surono sampai menyebut Dedi Mulyadi sebagai gubernur konten.

"Kembali Jawa Barat mengguncang Indonesi bahkan mengguncang dunia dengan seorang gubernurnya. Gubernur Jawa Barat gubernur aing itu adalah gubernur konten yah sesuai yang disampaikan Gubernur Kaltim," kata Ono di Hotroom Metro TV.

Sehingga apapun permasalahannya, kata Ono, akan dibangun melalui media sosial KDM.

"Sehingga vasektomi sebagai syarat bagi penerima bansos di Jawa Barat ini belum dibicarakan secara resmi bersama DPRD," katanya.

Ono Surono menerangkan tiga alasan vasektomi tak bisa dijadikan syarat penerima bansos.

Pertama, berdasar Undang-Undang yang berkaitan dengan keluarga berencana (KB) tidak boleh dipaksa.

"Sangat jelas bahwa pelayanan kontrasepsi secara paksa kepada siapapun dalam bentuk apapun bertentangan dengan hak asasi manusia dan pelakunya akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan," kata Ono.

Jika KB dijadikan sebagai syarat penerima bansos, maka Ono berpendapat bahwa itu merupakan bentuk pemaksaan.

"Kalau KB dikaitkan dengan bansos maka ini bentuk pemaksaan yang dilarang Undang-Undang," katanya.

Kedua, dari segi agamapun menurut Ono vasektomi merupakan cara yang dilarang, terutama dalam Islam.

Baca juga: Dedi Mulyadi Kekeuh Terapkan Vasektomi Meski Diharamkan MUI, Minta Jangan Selalu Bebani Perempuan

"Yang saya tahu sidang sampai ke 4 MUI membahas vasektomi bahwa masih dikategorikan sebagai alat atau upaya pencegahan kehamilan yang diharamkan," katanya.

Menurut Ono Surono, Dedi Mulyadi mengatakan bansos yang dimaksud merupakan bantuan dari Pemerintah Provinsi Jabar, bukan Pemerintah Pusat.

Sedangkan kata Ono, bansos dari Pemprov hanyalah untuk korban bencana.

"Alangkah kejamnya negara ini orang yang kena bencana lalu akan diberikan bantuan lalu dipotong dulu itunya. Kejam sekali kan berarti," kata Ono Surono.

Baca juga: Dapat Bantuan Rp 10 juta dari Dedi Mulyadi, Aura Cinta Merasa Kurang : Mindahin Barang Butuh Biaya

Dia menegaskan jika KDM membawa wacana tersebut ke DPRD, fraksi PDI Perjuangan dipastikan menolak.

"Fraksi lain juga pasti merespon negatif," katanya.

Walau demikian, Ono juga meyakini KDM tak akan berani membawa usulan itu ke DPRD untuk dijadikan sebagai aturan.

Sebab kata Ono, Dedi Mulyadi akan terancam diberhentikan sebagai Gubernur Jabar.

lihat foto

"Karena seorang kepala daerah yang membuat kebijakan yang bertentangan dengan Undang-Undang maka sesuai Undang-Undang 23 2014 tentang pemerintah daerah, dimana ada pasal yang mengatur bahwa kewajiban kepala daerah tidak melanggar peraturan perundang dan konsekuensi bila dilanggar maka dia bisa diberhentikan," jelasnya.

Oleh karenanya Ono berpendapat wacana vasektomi syarat penerima bansos hanyalah gimmick Dedi Mulyadi.

"Nah sehingga saya katakan bahwa vasektomi hanya gimmick saja bagi Dedi Mulyadi. Dia tidak akan berani juga, akan memutuskan atau merancang sebuah aturan yang menetapkan vasektomi sebagai syarat bagi penerima bansos. Jadi yang penting viral," kata Ono Surono.

Sementara dokter Boyke sependapat dengan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi tentang keluarga berencana.

"Saya tidak membela KDM, saya melihat cara beliau berpikir. Jawa Barat itu angka kelahirannya tinggi. Angka putus sekolahnya tinggi. Mungkin kang Dedi mengharapkan uang bansos dapat dipakai untuk meningkatkan anak-anak yang sudah ada," katanya.

Menurutnya pun biaya untuk vasektomi tidak mahal.

"Kalau di puskesmas bisa gratis," kata dokter Boyke.

Ikuti saluran Tribunnews Bogor di WhatsApp :

https://whatsapp.com/channel/0029VaGzALAEAKWCW0r6w