Memanas, Ono Surono Minta Dedi Mulyadi Klarifikasi: Membangun Jabar Tidak Bisa Dilakukan Sendiri

TRIBUNNEWSBOGOR.COM -- Perseteruan antara Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat tampaknya makin memanas.

Dedi Mulyadi yang akrab disapa KDM itu sempat menyindir pihak yang tak hadir pada musrenbang di Cirebon, pada 7 Mei 2025.

KDM pun mengatakan kalau itu tersebut hanya ingin dihargai, tapi tak pernah menghargai.

"Musrenbang forum yang sakral, diundang tidak mau datang. Ingin dihargai tapi tak pernah menghargai, ingin dilibatkan tapi tak pernah mau terlibat," kata KDM di akun TikToknya, Sabtu (17/5/2025).

Bahkan ia mempertanyakan tujuan pihak tersebut bekerja.

"Ngaku berpihak pada rakyat, berjuang untuk rakyat, giliran anggaran dibuat untuk kepentingan rakyat, tak terima, dianggap melanggar konstitusi. Mari kita renungi, kita ini bekerja buat siapa dan untuk siapa?," katanya lagi.

Video itu diunggah oleh Dedi Mulyadi setelah Fraksi PDIP walk out dalam rapat paripurna, Jumat (17/5/2025).

PDIP walk out karena KDM tak hadir dalam rapat paripurna.

Padahal pihaknya ingin meminta klarifikasi dari Dedi Mulyadi terkait pidatonya saat musrenbang.

Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi PDIP, Ono Surono pun mengatakan kalau sikap itu merupakan keinginan dari seluruh anggota dewan.

"Bukan hanya PDI Perjuangan yang punya sikap atau meminta klarifikasi gubernur Jawa Barat atas statement-nya yang berkaitan dengan tugas, tupoksi DPRD Provinsi Jawa Barat. Hal itu juga disampaikan oleh Fraksi Partai Nasdem melalui Ibu Tia," kata Ono Surono di akun Instagramnya, Sabtu.

Pada videonya itu, anggota dewan tersebut meminta untuk bertemu dengan Dedi Mulyadi di gedung DPRD.

Rupanya setelah rapat paripurna itu, kata Ono, pihaknya langsung melaksanakan musyawarah untuk menyusun agenda kegiatan, yakni bertemu dengan KDM.

"Dipimpin oleh Pak Iwan Wakil Ketua dari Fraksi PKS, didampingi oleh Pak Iswara Wakil Ketua dari Fraksi Partai Golkar, dan juga saya. Dihadiri oleh seluruh fraksi yang ada di DPRD Jawa Barat," ungkap Ono.

Dari musyawarah itu, kata Ono Surono, Dedi Mulyadi diminta untuk memberikan klarifikasi.

Jika tidak, maka DPRD tidak akan membuat agenda pembahasan Raperda.

"Kesimpulannya kami semua sepakat untuk tidak mengagendakan pembahasan Raperda yang disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat, sebelum Gubernur Jawa Barat memberikan klarifikasinya atas pernyataan pada saat Musrenbang di Kabupaten Cirebon," bebernya.

Baca juga: Profil Memo Hermawan, Anggota DPRD yang Minta Fraksi PDIP Walk Out Saat Rapat dengan Dedi Mulyadi

Ono pun menegaskan bahwa permintaan klarifikasi dari Dedi Mulyadi ini bukan hanya keinginan dari PDIP saja.

"Sikap ini merupakan sikap lembaga, sikap seluruh fraksi yang ada di DPRD Provinsi Jabar. Bukan sikap orang per orang, bukan sikap fraksi per fraksi. Tapi ini keseluruhan bicara DPRD sebagai lembaga," ucap Ono.

DPRD pun menjadwalkan rapat paripurna lagi pada 21 Mei 2025 dan meminta Dedi Mulyadi hadir.

"Maka kita berharap tanggal 21 Mei 2025 ada rapat paripurna di mana kita sudah menyampaikan kepada Gubernur melalui tim anggaran pemerintah daerah untuk dapat hadir dan langsung memberikan klarifikasinya," kata dia lagi.

Nantinya, kata Ono, jika klarifikasi sudah disampaikan maka agenda pembahasan agar segera disusun.

"Setelah klarifikasi, kami pastikan langsung kita susun agenda pembahasan, kita susun kegiatan-kegiatan," ungkap Ono.

Dirinya menegaskan bahwa Dedi Mulyadi tak bisa bekerja sendiri, sehingga harus berkolaborasi dengan DPRD.

"Intinya membangun Jawa Barat tidak bisa dilakukan oleh Gubernur sediri, tapi juga bersama-sama dengan DPRD," tegasnya.

"Itu merupakan amanah dari undang-undang tentang terkait pemerintah deerah  untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, demi terwujudnya visi misi programnya Gubernur jawa barat," tandas Ono.

Ikuti saluran Tribunnews Bogor di WhatsApp :

https://whatsapp.com/channel/0029VaGzALAEAKWCW0r6wK2t