Sindir Ono Surono, Gerindra Pasang Badan untuk Dedi Mulyadi: PDIP Tak Ada yang Hadir Saat Musrenbang

TRIBUNNEWSBOGOR.COM -- Ketua DPRD Jawa Barat fraksi Partai Gerindra Buky Wibawa, pasang badan untuk Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang diserang oleh Wakil Ketua DPRD Jawa Barat fraksi PDIP, Ono Surono.

Buky Wibawa menanggapi aksi PDI Perjuangan yang walk out saat sidang paripurna, pada Jumat (16/5/2025) kemarin, buntut pidato Dedi Mulyadi. 

Menurut Buky, pidato yang disampaikan oleh Dedi Mulyadi bersifat bercanda sehingga tidak perlu ditanggapi secara reaktif.

"Jadi ketika saya mendengar, menyaksikan pidato Gubernur KDM. Hampir di setiap KDM berbicara itu kadang-kadang menyelipkan unsur bercanda, sindir sampir ciri khas orang Sunda. Saya melihatnya tidak ada sesuatu yang serius," ujar Buky dikutip dari Kompas TV, Senin (19/5/2025).

Sebelumnya, fraksi PDIP Jawa Barat walk out saat rapat paripurna DPRD Jawa Barat karena menurutnya Dedi Mulyadi telah merendahkan martabat lembaga DPRD saat berpidato pada acara Musrenbang di Cirebon.

Menanggapi hal itu, Buky pun menyindir fraksi PDIP yang tidak hadir dalam acara Musrenbang itu.

"Nah, pertama teman-teman dari Fraksi PDIP itu tidak ada yang hadir di acara Musrenbang di Cirebon itu ya gitu ya. Jadi saya juga tidak terlalu tahu pasti informasi itu dari mana. Mungkin saja dari media sosial ya gitu ya," kata Buky lagi.

Menurut Buky, pernyataan Dedi Mulyadi atau yang akrab disapa KDM itu, berkaitan dengan hal-hal darurat yang terjadi di Jawa Barat.

"Ucapan di dalam pidato KDM ketika itu yang menyampaikan bahwa ketika misalnya dia mau menyelesaikan masalah banjir, sampah dan sebagainya, dia harus segera turun dan itu situasi darurat seperti itu, tidak perlu terlalu banyak diskusi gitu," tutur Buky.

Menurut Buky, ketidak hadiran PDIP di acara Musrenbang itu diduga jadi penyebab reaksi itu.

Sebab PDIP tidak hadir langsung dalam suasana yang penuh candaan itu.

"Saya sih menangkapnya seperti itu ya. Karena suasananya kalau kita hadir langsung itu ada suasana yang kadang-kadang dia sampaikan tidak terlalu serius gitu," ujarnya lagi.

Kemudian soal gedung peninggalan zaman Belanda, KDM menurut Buky hanya memberikan contoh.

"Waktu KDM memberikan sambutan dalam Musyawarah Nasional Asosiasi DPRD Provinsi se-Indonesia di Gunung Sate. Itu juga disampaikan gedung ini dibuat zaman VOC gitu kan, megah sampai sekarang masih berdiri kokoh," ungkap Buky.

"Dulu tidak ada DPR-nya kan gitu, tidak minta persetujuan DPR gitu. Dulu enggak ada DPR," tambahnya.

Ia juga mencontohkan terkait kebijakan Dedi Mulyadi yang ingin memperbaiki sekolah roboh.

Karena berdiskusi dulu dengan DPRD, sekolah rusak itu bahkan sampai roboh karena adanya proses panjang terlebih dulu.

Baca juga: Jejak Karir Ono Surono Politisi yang Viral Tak Akur dengan Dedi Mulyadi, Ternyata Anak Petinggi PDIP

"Terus sekarang kalau misalnya membangun gedung sekolah itu hasil diskusi dengan DPRD gitu ada yang ngerugrug (roboh). Kalau buat saya sih ya itu sebuah candaan. Sindiran juga boleh kan gitu," pungkasnya.

Ia pun mengatakan, sebagai Ketua DPRD bahwa ke depannya gitu dalam membuat kebijakan harus berhati-hati.

DPRD juga harus menyetujui penganggaran dan memperkuat aspek pengawasan terhadap program-program dari pemerintah gitu. 

"Nah, saya sih menangkap seperti itu. Jadi, saya sendiri ya saya pikir kita tidak perlu terlalu reaktif lah, gitu," tandasnya lagi.

Soal sikap PDIP yang memilih walk out, kata Buky, hal itu merupakan hak setiap fraksi.

"Enggak apa-apa. itu kan hak ya, hak setiap anggota dewan, hak fraksi gitu kan untuk mengekspresikan sikapnya gitu kan terhadap kebijakan dari pemerintah dari eksekutif," kata dia.

Ia juga memastikan bahwa rapat paripuran tertap berjalan tanpa adanya fraksi PDIP.

"Itu kan bukan sikap DPR, itu kan sikap fraksi PDIP," tandasnya.

Sementara itu, Ono Surono mengatakan bahwa sikapnya yang meminta KDM klarifikasi adalah sikap seluruh anggota DPRD.

Baca juga: Sosok Ono Surono Anak Petinggi PDIP yang Gagal Jadi Cagub Jabar, Kini Tak Akur dengan Dedi Mulyadi

"Bukan hanya PDI Perjuangan yang punya sikap atau meminta klarifikasi gubernur Jawa Barat atas statement-nya yang berkaitan dengan tugas, tupoksi DPRD Provinsi Jawa Barat. Hal itu juga disampaikan oleh Fraksi Partai Nasdem melalui Ibu Tia," kata Ono Surono di akun Instagramnya.

Pada videonya itu, anggota dewan tersebut meminta untuk bertemu dengan Dedi Mulyadi di gedung DPRD.

Rupanya setelah rapat paripurna itu, kata Ono, pihaknya langsung melaksanakan musyawarah untuk menyusun agenda kegiatan, yakni bertemu dengan KDM.

"Dipimpin oleh Pak Iwan Wakil Ketua dari Fraksi PKS, didampingi oleh Pak Iswara Wakil Ketua dari Fraksi Partai Golkar, dan juga saya. Dihadiri oleh seluruh fraksi yang ada di DPRD Jawa Barat," ungkap Ono.

Dari musyawarah itu, kata Ono Surono, Dedi Mulyadi diminta untuk memberikan klarifikasi.

Jika tidak, maka DPRD tidak akan membuat agenda pembahasan Raperda.

"Kesimpulannya kami semua sepakat untuk tidak mengagendakan pembahasan Raperda yang disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat, sebelum Gubernur Jawa Barat memberikan klarifikasinya atas pernyataan pada saat Musrenbang di Kabupaten Cirebon," bebernya.

Ikuti saluran Tribunnews Bogor di WhatsApp :

https://whatsapp.com/channel/0029VaGzALAEAKWCW0r6wK2t