Heran Dedi Mulyadi Hapus PR Anak Sekolah Jabar, Retno Listyarti : Guru-guru Jangan Diatur Gubernur

"Sementara anaknya sendiri gak pernah ditanya seperti apa maunya mereka atau kondisi mereka," katanya.

Retno menduga Dedi Mulyadi membuat kebijakan demikian karena mudah dalam mengatur anak-anak sekolah.

Baca juga: Beda dengan Aturan Jam Malam Dedi Mulyadi, Retno Listyarti : Remaja Harus Tidur Malam Bangun Siang

"Tapi ini kebijakan selalu pakai anak, kenapa ? karena paling gampang. Gerakin anak itu paling gampang. Mereka belum dewasa, mereka tergantung orang tuanya dan lingkungan sekolah," katanya.

Walau begitu kata Retno, KDM tidak menggunakan perspektif anak dalam membuat kebijakan tersebut.

"Perspektif anaknya dilupakan, partisipasi anak dalam menentukan arah kebijakan anak dilupakan juga," katanya.

Soal penghapusan PR, menurutnya guru memiliki pertimbangan lain.

"Guru punya pertimbangan tertentu kenapa anak diberi PR dan biarlah itu serahkan ke guru-guru jangan diatur pemerintah apalagi seorang gubernur," katanya.

Sebab menurutnya guru juga punya kebebasan dalam bentuk hak prerogatif.

"Jadi guru itupunya kebebasan akademik yang disebut hak prerogatif di kelas, memberi nilai dan sanksi," katanya.

Seorang Gubernur Jabar Dedi Mulyadi mestinya kata Retno tidak mengatur terkait dengan kebebasan guru.

"Harusnya tidak mengatur secara rinci bagaimana guru mengajar, memberi PR kan gimana guru," katanya.

Mestinya bukan dihapus, menurut Retno sebaiknya pemerintah memberi pedoman.

"Berikan pedoman misalnya di beberapa Rropa tidak boleh dari sekian menit agar anak memiliki waktu bermain di level SD. SMP lebih banyak bacanya," kata Retno.

Ikuti saluran Tribunnews Bogor di WhatsApp :

https://whatsapp.com/channel/0029VaGzALAEAKWCW0r6wK2t