Panas! Ide Dedi Mulyadi Soal Kelas 50 Siswa Disebut 'Kebijakan Anak TK', KDM Ungkap Alasan Krusial

TRIBUNNEWSBOGOR.COM - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dikomplain warganet terkait kebijakan kelas 50 siswa.

Sejumlah netizen mengeluhkan bahwa jika satu kelas 50 siswa, maka para siswa sulit diawasi seluruhnya.

Bahkan Kang Dedi Mulyadi (KDM) disentil seorang warganet dengan menyebut 'kebijakan anak TK.'

"Maaf pk dedi...saya gk setuju perkelas 50 siswa. itu siswa gk akan terpantau oleh guru. seharus nya jabar siapkan dulu sekolah negrinya bukan siswa nya di padatin di kelas. katanya pk dedi cerdas ko gak kebijakan nya kaya anak TK....," tulis Warganet dikutip di laman komentar media sosial KDM.

"Iya 30 siswa aja udah banyak ,,,yg jelas mending kaya dulu titik ,,mau jauh mau deket biar jd tanggung jawab masing2," tulis warganet lain.

"bagaimana untuk sekolah swasta pak ? karena kebijakan 50 siswa per rombel makin susah dapet murid, makin banyak tenaga pendidik yang kurang jam mengajar, makin banyak yang terpaksa di PHK makin banyak pengangguran, kenapa tidak dilempar ke swasta ? terutama yang swasta gratis seperti sekolah kami," tulis yang lainnya.

Meski begitu, sebagian warganet lain ada yang memahami maksud yang disampaikan Dedi Mulyadi soal kebijakan itu.

Pada Kamis (3/7/2025), Dedi Mulyadi merespons apa yang ramai diperbincangkan warganet soal kebijakan jumlah siswa dalam satu kelas di Jawa Barat tersebut.

Baca juga: Akhirnya Usep Bebas dari Kasus Beli Motor Curian Milik Mahasiswi Bogor, Tangis Dedi Mulyadi Pecah

Menurut Dedi, ada yang kurang paham soal 50 siswa satu kelas, karena disebutkan itu adalah maksimal.

"Hari ini ramai memperbincangkan kebijakan gubernur bahwa sekolah maksimal bisa menerima siswa 50 orang. Kalimatnya maksimal, artinya bisa dalam setiap kelas itu 30, bisa 35," kata Dedi Mulyadi dikutip dari akun TikTok-nya, Kamis.

Dedi juga menjelaskan bahwa apabila di daerah tersebut banyak siswa yang dekat dengan sekolahnya, punya kemampuan ekonominya rendah, lalu ketika tidak diterima oleh sekolah negeri, maka dia akan putus sekolah karena ketidakmampuannya.

"Tidak mampu itu bukan hanya tidak mampu membayar tiap bulan, bisa saja dia bisa membayar tiap bulan karena tidak terlalu mahal, misalnya bayaran bulannya Rp 200 atau Rp 300, dia mampu," kata Dedi.

"Tapi ternyata dia berat di ongkos menuju sekolahnya. Maka pemerintah Provinsi Jawa Barat mengambil kebijakan daripada anak Jawa Barat tidak sekolah, maka lebih baik sekolah," sambung Dedi.

Baca juga: Usai Ajak Dedi Mulyadi Ngopi, Rayyanza Kini Setor Video Makan Lalapan: Kang Dedi Makan Bareng Mantap

Kebijakan satu kelas maksimal 50 siswa itu, kata Dedi juga hanya akan berlaku di awal.

Karena di tahun ajaran berikutnya sekolah bisa dibangunkan kelas baru.