Didemo Para Pekerja Pariwisata, Gubernur Dedi Mulyadi Tetap Kekeh Berlakukan Larangan Study Tour

TRIBUNNEWSBOGOR.COM - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi didemo oleh para pekerja pariwisata yang mengeluhkan kebijakannya.

Yaitu kebijakan soal larangan study tour bagi sekolah-sekolah di Jawa Barat.

Unjuk rasa ini digelar di depan Gedung Sate, Jawa Barat pada Senin (21/7/2025).

Mereka menuntut Dedi Mulyadi mencabut poin ketiga dalam Surat Edaran (SE) Gubernur Jabar Nomor 45/PK.03.03/KESRA yang memuat larangan kegiatan study tour. 

Para pendemo ini mengaku sempat berupaya beberapa kali melayangkan surat untuk meminta audiensi terkait hal ini.

Namun keinginan untuk bertemu dengan Dedi Mulyadi belum juga tercapai.

Hingga akhirnya para pekerja pariwisata ini melakukan unjuk rasa di depan Gedung Sate.

Reaksi Dedi Mulyadi

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, buka suara soal aksi demonstrasi para pekerja pariwisata yang memprotes Surat Keputusan (SK) larangan study tour.

Dedi Mulyadi menyampaikan bahwa aksi demonstrasi di Gedung Sate semakin menunjukkan bahwa kegiatan study tour ini lebih menyerupai acara piknik dibandingkan kegiatan yang bersifat edukatif.

“Demonstrasi kemarin menunjukkan semakin jelas bahwa kegiatan study tour itu sebenarnya kegiatan piknik, kegiatan rekreasi," kata Dedi dikutip dari akun Instagramnya @dedimulyadi71, Selasa (22/7/2025) dikutip dari Tribun Jabar.

"Bisa dibuktikan, yang berdemonstrasi adalah para pelaku jasa kepariwisataan,” imbuh Dedi.

Ia menyebut, yang mengikuti demonstrasi itu tidak hanya dari Jawa Barat, tapi juga mendapatkan dukungan dari asosiasi pelaku wisata di Yogyakarta, termasuk penyedia jeep wisata Gunung Merapi.

Dedi pun menegaskan, kebijakan larangan study tour diterapkan untuk melindungi para orang tua dari beban biaya yang tidak perlu, sekaligus menjaga agar proses pendidikan tetap berfokus pada pembentukan karakter dan peningkatan kemampuan belajar siswa.

“Insya Allah Gubernur Jawa Barat akan tetap berkomitmen menjaga ketenangan orangtua siswa, agar tidak terlalu banyak pengeluaran biaya di luar kebutuhan pendidikan,” ujarnya.