Penindakan Bangunan Wisata di Puncak Bikin Pemkab Bogor Dilema Antara Investasi dan Lingkungan

Laporan Wartawan TribunnewsBogor.com, Muamarrudin Irfani

TRIBUNNEWSBOGOR.COM, CIBINONG - Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) melakukan penindakan terhadap bangunan tempat wisata di kawasan Puncak Kabupaten Bogor yang melakukan pelanggaran.

KLH merekomendasikan agar pengelola melakukan pembongkaran secara mandiri dan menghijaukan area yang menjadi hulu daerah aliran sungai (DAS) Ciliwung.

Hal tersebut didukung oleh Pemerintah Kabupaten Bogor yang juga berkomitmen untuk menjaga kelestarian ekosistem.

Namun di sisi lain kebijakan ini menimbulkan dilema karena dikhawatirkan membuat investor enggan untuk menanam modal di Bumi Tegar Beriman.

"Pemerintah daerah juga harus melindungi investasi, namun juga harus melindungi masyarakat dari dampak investasi itu," ujar Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, Ajat Rochmat Jatnika, Senin (28/7/2025).

Akan hal tersebut, ia pun berharap langkah positif untuk menyelamatkan lingkungan di kawasan Puncak Bogor ini tidak membuat investor resah.

Terlebih, kata dia, pendapatan asli daerah (PAD) terbesar di Kabupaten Bogor 50 persenya bersumber dari  sektor pariwisata berupa hotel dan restoran di kawasan Puncak Bogor.

"Harapannya tidak serta merta masyarakat menjadi takut berinvestasi, justru menjadi bahan pelajaran bersama-sama, ayo berinvestasi dengan harus ramah lingkungan," ucapnya.

Untuk meyakinkan investor agar tidak khawatir dalam menanamkan modal di Kabupaten Bogor, menurutnya duduk bersama antara pemerintah pusat, daerah, dan investor perlu dilakukan.

Sehingga kebijakan yang diambil nantinya dapat selaras dan pembangunan yang dilakukan tidak merusak ekosistem.

"Langkah yang akan kita lakukan yaitu berudiensi dengan pak menteri, harapannya ini adalah pemikiran bersama, kan investor juga ragu kalau pusatnya begini, daerahnya begini tapi kalau sama-sama mah ada solusinya, nanti ada titik temu ekonomi dan lingkungan," katanya.