Hasil Survei Litbang Kompas : Tingkat Kepuasan Pada Dedi Mulyadi Tinggi, tapi Tak Atasi Pengangguran

TRIBUNNEWSBOGOR.COM -- Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi belum mampu mengatasi masalah pengangguran meski kinerjanya mendapat tingkat kepuasan tinggi dari masyarakat.

Data itu berdasarkan hasil survei Litbang Kompas yang dilakukan secara tatap muka pada 1-5 Juli 2025 di Jabar. Survei melibatkan 400 responden yang dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat. Semua biaya survei ditanggung oleh Kompas.

Dari sisi demografi, responden terdiri atas 50 persen laki-laki dan 50 persen perempuan. Tingkat pendidikan responden beragam, mulai dari pendidikan dasar (37,9 persen), menengah (47,5 persen), hingga pendidikan tinggi (14,6 persen).

Dalam survei tersebut, responden menyatakan puas terhadap penyediaan air bersih, stabilitas harga kebutuhan pokok, pelayanan kesehatan masyarakat hingga biaya pelayanan publik masih terjangkau. Prestasinya pun, rata-rata di atas 70 persen. 

Khusus mengenai kepemimpinan, 80,2 persen responden memberikan nilai 8-10 atas kinerja Dedi dan Erwan Setiawan, wakilnya. Popularitas keduanya juga cukup tinggi mencapai 97,1 persen responden menyukai Dedi Mulyadi dan 71,9 persen menyukai Erwan Setiawan.

Hanya saja, dalam ketersediaan lapangan pekerjaan, 57,6 persen responden menilai buruk dan 7,3 persen menilai sangat buruk. Hanya 33,4 persen responden yang menyatakan baik hingga sangat baik.

Sebanyak 67,2 persen responden menyatakan tidak puas terhadap kinerja pemerintah dalam mengurangi pengangguran, 60,4 persen tidak puas dengan upaya mengatasi kemiskinan, dan 48,8 persen tidak puas terhadap kinerja pemberian bantuan langsung bagi kesejahteraan masyarakat.

Mayoritas responden menyebut paling mendesak di Jabar saat ini adalah minimnya lapangan pekerjaan (44,8 persen), disusul persoalan infrastruktur jalan (30,8 persen), serta masalah ekonomi dan harga bahan pokok (27,9 persen).

Baca juga: Hujan Debu PT Indocement Bikin Warga Citeureup Bogor Menderita, Dedi Mulyadi Bicara Ancaman Sanksi

Tingkat pengetahuan publik terhadap sejumlah program Pemprov Jabar juga masih rendah. Sebanyak 61,4 persen responden tidak mengetahui program pemangkasan anggaran hibah pesantren. 

Program pembangunan ruang kelas baru (RKB) di sekolah-sekolah juga belum banyak dikenal, dengan 64,8 persen responden menyatakan tidak tahu.

Bahkan, 74,1 persen responden mengaku tidak mengetahui adanya program pemberian bantuan bagi perusahaan dalam proses investasi.

Menanggapi hasil survei Litbang Kompas, Dedi Mulyadi mengatakan jika capaian tersebut merupakan hasil kerja sama dan dukungan mulai dari para ketua RT/RW, kepala desa, camat, bupati/wali kota dan forum komunikasi pimpinan daerah (forkompinda).

“Saya juga mengucapkan terimakasih kepada seluruh warga Jabar,” ujar Dedi, Selasa (19/8/2025).

Dedi pun berterima kasih atas support dan upaya koreksi terhadap program dan kinerja Pemprov Jabar, terutama kesediaan semua pihak baik dari organisasi perangkat daerah hingga jajaran DPRD Jabar terkait pergeseran anggaran. 

“Rela anggarannya digeser, dari anggaran rutinnya yang besar, menjadi anggaran pembangunan,” katanya.