Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWSBOGOR.COM - isu mengenai Partai Komunis Indonesia (PKI) yang kini gencar digembar-gemborkan mendapat berbagai respon dari masyarakat.
Bahkan sebuah lembaga survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) membuat survei opini publik tentang isu kebangkitan PKI.
Dalam surveinya, isu kebangkitan PKI dihubung-hubungkan dengan para pendukung Prabowo-Hatta dan Jokowi-JK.
Direktur Program SMRC, Sirojudin Abbas dalam siaran persnya mengatakan kalau ketidaksetujuan pada isu kebangkitan PKI terlihat baik pada pendukung Prabowo-Hatta maupun pendukung Jokowi-JK.
Namun begitu, irisan pendukung Prabowo dengan yang setuju isu kebangkitan PKI lebih besar dibanding dengan opini pendukung Jokowi.
Ada 19 persen pendukung Prabowo yang setuju isu tersebut, sementara dari pendukung Jokowi hanya 10 persen.
Baca: Seperti Ini Tanggapan Putra Soeharto Soal Usulan Presiden Jokowi Soal Film G30S/PKI Kekinian
Hal ini konsisten dengan kecenderungan opini publik berdasarkan dukungan partai.
Partai-partai yang memiliki kedekatan dengan Prabowo seperti PKS dan Gerindra memiliki kecenderungan setuju pada isu kebangkitan PKI dibanding dengan partai-partai pendukung pemerintah.
Di samping itu, opini tentang kebangkitan PKI cenderung lebih banyak di kalangan muda, perkotaan, terpelajar, dan sejumlah daerah tertentu, terutama Banten, Sumatera, dan Jawa Barat.
Semua demografi ini beririsan dengan pendukung Prabowo.
“Harusnya yang lebih tahu bahwa sekarang sedang terjadi kebangkitan PKI lebih banyak di kalangan warga yang lebih senior sebab mereka lebih dekat masanya dengan masa PKI hadir di pentas politik nasional (1945-1966) dibanding warga yang lebih junior (produk masa reformasi),” kata Sirojudin Abbas.
Lebih jauh Abbas menyimpulkan bahwa opini kebangkitan PKI di masyarakat tidak terjadi secara alamiah, melainkan hasil mobilisasi opini kekuatan politik tertentu, terutama pendukung Prabowo.
“Bila keyakinan adanya kebangkitan PKI itu alamiah maka keyakinan itu akan ditemukan secara proporsional di pendukung Prabowo maupun Jokowi, di PKS, Gerindra, dan partai-partai lain juga,” lanjut Abbas.
Sementara, saat dikonfirmasi, Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto mengaku tidak tahu soal hasil survei tersebut.
"Saya tidak tahu, tidak ada," kata dia, saat menghadiri acara deklarasi bakal calon gubernur NTB, H Ahyar Abduh-Mori Hanafi, di kota Mataram, Minggu (1/10/2017) dikutip dari Antara.
Baca: Kisah Sukitman saat Lolos Dari Pasukan Pemberontak G30S PKI, Gara-Gara Lakukan Ini di Kolong Truk
Disinggung apakah dia dan Partai Gerindra pernah menginstruksikan untuk memobilisasi isu PKI seperti yang disebut hasil survei SMRC, Prabowo menegaskan tidak pernah.
"Ini orang partai, ada intruksi. Tidak ada intruksi saya," kata Prabowo.
Seperti diketahhui SMRV megnumumkan hasil survei tentang kebangkitan PKI di kalangan masyarakat.
86,8 persen warga Indonesia tidak setuju anggapan bahwa PKI sekarang bangkit.
Hanya sekitar 12,6 persen warga yang setuju.
Dari 12,6 persen warga yang setuju bahwa sekarang sedang terjadi kebangkitan PKI, sekitar 39,9 persen (atau sekitar 5 persen dari seluruh warga) yang merasa kebangkitan itu sudah menjadi ancaman terhadap negara ini.
Sirojudin Abbas mengatakan isu kebangkitan PKI yang ditujukan untuk memperlemah dukungan rakyat pada Jokowi nampaknya bukan pilihan isu stategis yang berpengaruh.
Survei dilakukan pada tanggal 3-10 September 2017 yang melibatkan 1220 responden yang dipilih dengan menggunakan metode multistage random sampling untuk seluruh populasi Indonesia yang telah berumur 17 tahun atau sudah menikah.
Dengan tingkat response rate 87 persen, survei ini memiliki margin of error ± 3,1 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Baca: Sukitman, Polisi Penemu Lubang Buaya Sekaligus Saksi Hidup Kekejaman G30S PKI, Ini Kisahnya
Sementara itu, pendapat yang menyatakan bahwa keadilan sosial akan dengan sendirinya menghilangkan ancaman PKI juga cenderung tidak disetujui umumnya masyarakat Indonesia. Hanya 25 persen yang menyatakan bahwa kebangkitan PKI tidak akan mengancam bila keadilan sosial semakin baik. Sebaliknya, 36,6 persen justru tidak menyetujui perdapat tersebut.
Masih ada 37,9 persen yang belum menentukan jawaban.
Bagaimana dengan isu mengenai Jokowi Widodo sebagai anggota atau setidaknya terkait dengan PKI?
Hanya sekitar 5,1 persen publik Indonesia yang percaya dengan isu tersebut. Mayoritas publik (75,1 persen) tidak percaya Jokowi merupakan bagian atau terkait dengan partai yang dilarang sejak tahun 1966 tersebut.