Demo Tolak RKUHP
BEM UGM Juga Tolak Undangan Jokowi, Atiatul Muqtadir: Kami Tidak Ingin Jadi Alat Legitimasi Penguasa
Tak hanya menolak undangan tersebut, juga meminta maaf jika pertemuannya dengan Jokowi belum bisa dilakukan hari ini.
Penulis: Vivi Febrianti | Editor: Mohamad Afkar Sarvika
lihat foto
BEM UGM Juga Tolak Undangan Jokowi, Atiatul Muqtadir: Kami Tidak Ingin Jadi Alat Legitimasi Penguasa
TRIBUNNEWSBOGOR.COM -- Rupanya tak hanya Ketua BEM Univeristas Indonesia Manik Marganamahendra saja yang tak memenuhi undangan Presiden Joko Widodo untuk bertemu di Istana Negara.
Ketua BEM UGM Atiatul Muqtadir juga juga tak bisa memenuhi undangan tersebut dengan beberapa alasan.
Tak hanya menolak undangan tersebut, juga meminta maaf jika pertemuannya dengan Jokowi belum bisa dilakukan hari ini.
Melalui akun Twitter-nya @fathuurr_, Atiatul Muqtadir menyampaikan alasan kenapa pihaknya belum bisa memenuhi undangan dari Jokowi.
Menurut Atitul Muqtadir, tidak etis jika pertemuan itu dilakukan di tengah adanya mahasiswa yang meninggal dunia.
Pun ia tak ingin mengulang kejadian tahun 2015 di mana sikap mahasiswa terpecah usai bertemu dengan Presiden.
Hal itu ia sampaikan melalui siaran pers tertulis.
Ini isinya :
Menyikapi undangan terbuka ajakan pertemuan dari Presiden Joko Widodo kepada mahasiswa, BEM KM UGM dengan ini menyatakan :
Bahwa sesungguhnya setiap aspirasi mahasiswa berasa dari kantung-kantung kegelisahan masyarakat akibat tidak sesuainya kebijakan negara dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat.
Bahwa pada aksi kemarin, tidak hanya melibatkan mahasiswa, tapi juga kaum buruh, petani, dan nelayan yang juga terdampak apablila sejumlah RUU disahkan.
• Alasan BEM se-UI Tolak Undangan Jokowi ke Istana, Manik Marganamahendra: Kami Tak Hadir
• Presiden KM ITB Viral Usai Dialog dengan Fahri Hamzah, Ternyata Sosoknya Tak Asing Bagi Ketua BEM UI
Sehingga, kami menyesalkan apabila undangan tersebut hanya ditujukan untuk mahasiswa tanpa melibatkan perwakilan elemen masyarakat lainnya.
Bahwa di saat yang sama, kami kecewa setiap tindak kekerasan yang dilakukan aparat keamanan yang mana di era Pasca Reformasi seolah mendapatkan angin segar
Presiden Jokowi seharusnya bisa menangani setiap aksi demonstrai sebagai bagian aspirasi publik dengan cara yang persuasif, humanis, dan tidak represif.
