Baca tanpa iklan
Padahal diketahui mungkin banyak partai yang kini sudah mulai memikirkan bagaimana cara ketumnya untuk bisa menjadi presiden di 2024.
Pertanyaan lain soal Prabowo Subianto jadi menteri, lanjut Yunarto Wijaya yakni tentang ketegasan Jokowi.
Dalam pidatonya saat pelantikan Presiden, Jokowi secara tegas akan mencopot menteri yang kinerjanya tidak baik.
"Saya juga minta kepada para menteri, para pejabat dan birokrat, agar serius menjamin tercapainya tujuan program pembangunan. Bagi yang tidak serius, saya tidak akan memberi ampun. Saya pastikan, pasti saya copot.," kata Jokowi.
Hal ini kaata Yunato Wijaya, apakah juga akan diterapkan pada Prabowo Subianto
"hal teknis kalau betul Jokowi bersikap tegas, seperti di pidato yang tidak bisa mencapai hasil akan pecat, mungkin gak orang seperti Prabowo direshuffle," kata Yunarto Wijaaya.
Selain ketegasan Jokowi, Yunarto Wijaya juga mempertanyakan soal jabatan Prabowo Subianto di Partai Gerindra.
Pasalnya menurut Yunarto Wijaya, pada tahun 2014 lalu Jokowi sempat mengajukan syarat menteri tak boleh rangkap jabatan.
"kalau Jokowi mau mengulang salah satu prasyarat yang dia utarakan di 2014 gak bolehg rangkap jabatan, mungki gak berlakukan pada sosok Prabowo tidak boleh jadi Ketua Umum Gerindra," kata Yunarto Wijaya.
Yunarto Wijaya menekankan seharusnya sebagai kepala negara Jokowi tidak boleh takut untuk menerapkan aturan itu pada Prabowo Subianto.
" secara tata negara sebenarnya tidak boleh takut, karena Prabowo pembantu presiden harusnya sudah melepas kepartaiannya untuk tugas negara," kata Yunarto Wijaya.
Kekritisan masyarakat Indonesia menurut Yunarto Wijaya akan sampai di tingkat itu.
Menurut Yunarto Wijaya, selama Pilpres, pertarungan bukan hanya di tingkat orang-orang yang mencintai Jokowi maupun Prabowo Subianto.
"ada juga barisan asal bukan Jokowi, asal bukan Prabowo orang itu sulit menerima fakta seperti ini," kata Yunarto Wijaya.
"apapun belum ada yang bisa kita simpulkam, Prabowo dengan latar belakang mungkin bisa membuat krontribusi besar, catatan Jokowi sebagai atasan bisa membuat aturan dan sistem yang bisa memastikan dan mendorong Prabowo untuk melakukan itu," kata Yunarto Wijaaya.