Baca tanpa iklan
Kemudian Najwa Shihab juga kembali menyinggung pembahasan soal pembebasan napi koruptor.
"Ada juga RUU lain yang masih nekat mau dibahas, ada RUU KUHP yang tahun lalu diserbu unjuk rasa, lalu RUU Pemasyarakatan. Ada koruptor yang sudah ngebet pengen bebaskah? Apa kabar Pak Yasonna?," sindir Najwa Shihab kepada Menkumham.
Najwa Shihab pun berterus terang, bahwa membahas undang-undang yang yang menyangkut hajat hidup orang banyak di masa seperti sekarang ini terlalu mengundang curiga.
Sebab, banyak orang yang menunda momen penting di hidupnya karena virus corona ini.
"Gara-gara pandemi, yang pada jatuh cinta saja berani menunda nikah Lho. Ini kok DPR buru-buru banget kayak lagi kejar setoran," katanya.
• Inilah Penampakan Obat Herbal Herbavid19 yang Dibagikan Satgas Covid-19 DPR, Tak Ada Label BPOM
• Satgas Covid-19 DPR Dikritik Karena Selfie Pakai APD, Begini Penjelasan Pimpinan Dewan
Najwa Shihab pun sepakat bahwa tidak ada undang-undang yang tidak penting, semuanya penting.
"Justru karena undang-undang itu penting, aneh jika pembahasannya diseriusi di waktu seperti sekarang. Saat di mana perhatian dan konsentrasi kita sedang terkuras bertahan hidup di tengah wabah," ucapnya.
Apalagi menurut Najwa Shihab, produk hukumnya pun berpotensi cacat bila tidak memenuhi ketentuan, dan rasanya belum ada aturan pembahasan RUU secara virtual.
"Jika ngotot menuntaskan omnibus law, atau RUU KUHP atau RUU Pemasyarakatan, jangan salahkan Jika ada yang menilai DPR tidak menjadikan perang melawan corona sebagai prioritas," kata Najwa Shihab.
Sebab, ia percaya bahwa etiap tindakan dan keputusan di masa krisis mencerminkan skala prioritas.
"Apa memang inikah prioritas wakil-wakil rakyat kami saat ini? Bikin ribut juga jelas tak seharusnya jadi prioritas," sindirnya lagi.
Najwa Shihab kemudian menyoal soal Satgas Covid-19 DPR yang dikabarkan mengimpor jamu ilegal dari Tiongkok secara besar-besaran untuk pasien positif virus corona.
"Satgas kemudian membantah itu, katanya ini diproduksi di Jakarta dan merupakan sumbangan wakil ketua DPR RI Sufmi Dasco, yang akan dibagikan gratis ke berbagai rumah sakit," ungkapnya.
Namun kemudian dikabarkan juga jamunya mengandung bahan berbahaya dan belum terbukti klinis.
"Satgas lagi-lagi membantah katanya sedang proses mendapatkan izin edar di Badan Pengawasan obat dan makanan. Sedang itu berarti belum kan ya?," kata Nana.
• Ingatkan Warganya Tak Mudik, Anies : Kalau Pulang Belum Tentu Bisa ke Jakarta Dalam Waktu Singkat
• UPDATE Covid-19 di Asia Tenggara: Laos Kasus Terendah Wafat Nol, Indonesia Rekor Kematian Tertinggi