Baca tanpa iklan
Lantas, bagaimana dengan perusahaan yang tidak menerapkan upah minimum?
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) kembali menegaskan pihak perusahaan dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum yang telah ditetapkan.
Jika melanggar maka akan ada sanksi yang diberikan.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat menerbitkan Keputusan Gubernur Tentang Penyesuaian Upah Bagi Pekerja/Buruh dengan Masa Kerja 1 (satu) Tahun atau Lebih pada Perusahaan di Daerah Provinsi Jawa Barat 2023.
Baca juga: Sah! UMP Jabar 2023 Naik 7,88 Persen, Berapa UMK Bogor? Ini Jadwal Pengumumannya
Dalam kepgub tersebut ada yang mengatur apabila ada perusahaan yang memiliki kemampuan membayar atau melakukan penyesuaian upah lebih tinggi atau lebih rendah dari pedoman yang ada, maka dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja di tingkat perusahaan.
Bagi perusahaan yang sudah memiliki struktur skala upah (SSU) dan SSU tersebut masih layak untuk digunakan, maka pengusaha dapat untuk tidak mempedomani kepgub tersebut.
Di dalam kepgub itu juga terdapat penegasan terhadap sanksi bagi perusahaan yang tidak menyusun dan menjalankan struktur skala upah.
Kepgub ini berlaku mulai tahun 2023.