TRIBUNNEWSBOGOR.COM -- Menjelang pemilihan kepala daerah (pilkada), Penjabat (Pj) Wali Kota Bogor Hery Antasari mengimbau aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor agar menjaga netralitas.

“Saya menggarisbawahi, menegaskan kembali kepada seluruh, segenap jajaran pemerintah kota Bogor berkomitmen untuk menjaga netralitas,” ucap Hery dalam sambutan peluncuran pemilihan wali kota dan wakil wali kota Bogor di Ballroom SKI Kota Bogor, Minggu (9/6/2024).

Hery menyatakan bahwa isu netralitas kerap mengemuka di setiap gelaran pilkada.

Dengan begitu, ia menekankan agar ASN bersikap netral dan profesional dalam menghadapi pilkada.

Menurut Hery, ASN memiliki kewajiban menjaga netralitas dan tidak melakukan perbuatan yang mengarah pada keberpihakan salah satu calon.

Pasalnya, netralitas ASN jadi kunci kepercayaan publik terhadap pemerintah.

"Baik ASN maupun seluruh yang terkait dengan BUMD dari awal saya menjabat juga sudah menyampaikan bahwa netralitas adalah yang paling utama dalam penyelenggaraan Pilkada dan saya memastikan itu tidak terjadi," ujarnya.

ASN yang terbukti melanggar netralitas, ada sanksi tegas yang telah diatur dalam peraturan perundangan.

Nantinya, Pemkot Bogor berkoordinasi dengan Bawaslu Kota Bogor untuk menentukan jenis sanksi apa yang diberikan.

“Ada mekanisme kalau sudah masuk ke tahapan pilkada tentu Bawaslu akan melakukan langkah-langkah mendata dan sebagainya,” ujarnya.

Adapun untuk Pilkada 2024 di Kota Bogor pemilih mayoritas berasal dari kalangan gen Z dan milenial.

Untuk itu, Hery berharap daftar pemilih gen Z dan milenial akurat dan akuntabel agar terjamin hak pilihnya di hari pemungutan suara nanti.

“Pemilih muda di era ini dari kalangan generasi z atau gen Z dan milenial akan mendominasi pemilik suara pada Pilkada 2024. Kurang lebih dari total daftar pemilih tetap (DPT) sebanyak 800.181 orang tercatat sekitar 52 persen adalah pemilih muda, 10 persen dari pemilih pemula dan 42 persen dari generasi Z dan milenial,” ungkap Hery.