Nominal Fantastis yang Akan Terkumpul dari Program KDM Rp 1.000/Hari, Capai Miliaran Jika ASN Ikut

Ia mengatakan, kehidupan warga Jabar di 27 Kabupaten/Kota sangat kompleks, terutama soal pendidikan dan kesehatan.

“Makanya pada saat dibuka layanan pengaduan di Lembur Pakuan Subang, dari mana-mana datang, bukan hanya dari Jabar, ada dari luar Jabar, kasian."

"Padahal yang dibutuhkan hanya Rp1 juta misalnya, untuk membantu tunggu yang sakit,” katanya.

Poe Ibu, lanjut Herman, difokuskan untuk membantu masalah pendidikan dan kesehatan dalam skala terbatas, yang sebetulnya bisa diselesaikan sendiri oleh masyarakat.

“Jangan sampai, masyarakat ada kesulitan kecil, harus ke Lembur Pakuan, harus ke Provinsi, padahal bisa diselesaikan di lingkungannya,” katanya, dikutip dari TribunJabar.id.

Herman mencontohkan masalah pendidikan dan kesehatan dengan skala terbatas misalnya seorang siswa yang tak memiliki seragam sekolah, maka dana tersebut bisa digunakan untuk membeli seragam.

Ia juga mencontohkan apabila ada warga yang sakit, namun keluarganya tidak punya bekal untuk menunggu di rumah sakit, maka dana tersebut bisa digunakan sebagai "uang saku" keluarga untuk menunggu pasien.

“Itu kan kebutuhannya terbatas banget, dan itu bisa diselesaikan dari, oleh dan untuk masyarakat. Oleh karena itu, Pak Gubernur tempo hari mengeluarkan surat edaran tentang gerakan rereongan Poe Ibu,” katanya. 

Ia juga menuturkan, gerakan ini akan berlingkup mulai dari Pemprov, Pemkot/Pemkab, hingga instansi lain untuk ASN.

Selain itu, gerakan ini juga memiliki ruang lingkup di sekolah menengah maupun sekolah dasar.

Dan terakhir di masyarakat.

“Konsepnya ini kan dari, oleh dan untuk masyarakat. Jadi, silakan membuat rekening sendiri, misalnya di sekolah SMA 3, silakan bikin rekening sendiri, dikelola sendiri, disalurkan sendiri, kemudian nanti dilaporkan bisa ke Medsos. Sehingga betul-betul akuntabel, transparan,” ucapnya.

Sementara itu, untuk permasalahan pendidikan dan kesehatan secara berat tetap menjadi tanggung jawab pemerintah.

 
"Kita kan ada Puskesmas, ada institusi sekolah,"

"Tapi kalau yang sederhana, kami harapkan dari, oleh dan untuk masyarakat sembari lebih jauhnya menjaga gotong-royong," katanya. 

Ia juga menekankan, pihak Pemprov Jabar tak akan memberi sanksi apapun bagi yang tidak ikut dalam gerakan ini.

“Kalau ini kan sekali lagi imbauan ya, bukan kewajiban, kalau masyarakatnya tidak mampu ya jangan,” ucapnya.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Program Rp1000 per Hari di Jabar Bisa Dapatkan Rp9,6 Miliar per Bulan jika Seluruh ASN Ikut Patungan,