Tanggapi Pro Kontra Penutupan Tambang oleh KDM, Wabup Bogor Minta Semua Pihak Bijak dalam Menyikapi

Laporan Wartawan TribunnewsBogor.com, Muamarrudin Irfani

TRIBUNNEWSBOGOR.COM, CIBINONG - Penghentian sementara operasional tambang di wilayah Kecamatan Cigudeg, Rumpin, dan Parungpanjang menuai pro kontra.

Bagi sebagian masyarakat, langkah penutupan yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi merupkan hal yang tepat.

Sebab, dengan ditutupnya pertambangan tak ada lagi lalu lalang kendaraan truk-truk tronton yang melintas sehingga mengurangi kemacetan, debu, dan kecelakaan.

Namun bagi warga terdampak penutupan, langkah tersebut sangat kejam karena mata pencaharian mereka distop hingga waktu yang belum ditetapkan sampai kapan.

Sementara itu, kebutuhan rumah tangga harus terus tercukupi meskipun kompensasi sebesar Rp3 juta per bulan tak kunjung terealisasi sepenuhya.

Menanggapi hal itu, Wakil Bupati Bogor, Ade Ruhandi alias Jaro Ade meminta masyarakat tidak terpecah belah oleh sudut pandangnya masing-masing.

"Jadi saya minta kepada semua pihak mohon dengan hormat, menyikapi persoalan pertambangan di Kabupaten Bogor mohon semuanya bijak, semuanya tidak ada yang salah, semuanya benar, tunggu ending akhirnya," ujarnya, Rabu (13/5/2026).

Menurutnya pentupan tambang tak hanya berdampak bagi masyarakat, namun juga terhadap proyek percepatan pembangunan pemerintah yang berdampak langsung kepada masyarakat.

Seperti halnya perbaikan infrastruktur jalan, pembangunan koperasi merah putih, pendirian dapur makan bergizi gratis (MBG), hingga perbaikan rumah tidak layak huni (rutilahu) kini menjadi terhambat.

Pasalnya, untuk mewujudkan itu semua membutuhkan material yang berasal dari tambang, sedangkan tambang-tambang yang ada di Kabupaten Bogor saat ini tidak beroperasi.

Tak hanya sulit didapat, dampak lain dari tidak adanya material membuat anggaran akan semakin membengkak karena harus membeli dari luar wilayah.

Di samping itu, penyedia jasa konstruksi juga akan mempertimbangkan dengan matang margin keuntungan yang tipis dampak harga material yang lebih mahal jika berbelanja di tempat lain.

"Kalau material kita belanja dari jauh, harga satuannya tidak masuk dengan satuan yang sudah ditetapkan dalam APBD di dalam Perda, contoh harga satuan untuk material 350 per kubik, kalau dari luar itu bisa sampai 550 sehingga bagi pelaksana pekerjaan itu akan rugi," katanya.

Dengan kondisi yang seperti buah simalakama tersebut, Jaro Ade pun khawatir apabila dipaksakan akan berdampak lebih besar lagi yakni proyek mangkrak.