Dampak Kebijakan Gubernur Jabar Tutup Tambang di Bogor, Sopir Truk Kini Jadi Pengangguran

Kebijakan Kang Dedi Mulyadi (KDM) ini sempat mendapat reaksi demontrasi dari para sopir truk

Penulis: Naufal Fauzy | Editor: Ardhi Sanjaya
TribunnewsBogor.com/Muamarrudin Irfani
TAMBANG DI BOGOR: Suasana truk-truk tambang terparkir tanpa aktivitas di wilayah Rumpin, Kabupaten Bogor, Selasa (30/9/2025). Sopir truk tambang di Kabupaten Bogor curhat usai perusahaan truk tambang ditutup sementara oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. 

Namun kini mereka sama sekali tidak bisa mendapatkan penghasilan apapun karena ada penutupan perusahan tambang oleh KDM.

"Ada sopir, ada tukang naikin, yang kedampak banyak, semua pada nganggur," katanya.

"PT-nya kan semua ditutup, kalau ditutup ya pada nganggur," imbuh Rudi.

Rudi pun mengaku para sopir kini hanya bisa menunggu dan berharap perusahaan tambang dibuka kembali sebab sulit untuk mencari pekerjaan lain.

Diketahui, atas kebijakan KDM, ribuan warga menggelar aksi unjuk rasa di Pasar Lebakwangi, Desa Rengasjajar Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor.

Mereka memprotes kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang menghentikan sementara aktivitas tambang di wilayah Kecamatan Cigudeg, Rumpin, dan Parungpanjang.

Kebijakan dari oleh pria yang karib disapa KDM itu dinilai merugikan karena sebagian masyarakat di wilayah tersebut yang mata pencahariannya dari aktivitas tambang.

Reaksi KDM

Dedi Mulyadi pun mempertanyakan soal adanya aksi unjuk rasa terkait kebijakannya tersebut.

“Kenapa pada waktu ada yang meninggal, infrastruktur rusak tidak ada yang demo. Yang demo siapa ? Yang demo pasti yang berkepentingan terhadap siklus ekonomi,” kata Dedi Mulyadi atau KDM di Gedung Bakorwil Kota Bogor, Senin (29/9/2025).

Menurutnya sudah banyak korban akibat jalur tambang tersebut.

Berdasarkan catatannya, sudah ada 115 orang yang meninggal dunia di jalur tambang Kabupaten Bogor.

“Yang luka lebih dari 150 orang,” ujarnya.

Ia menegaskan, akan tetap teguh dengan kebijakannya ini.

“Dan saya berdiri tegak di atas semua kepentingan,” ujarnya.

Di sisi lain, disinggung soal jalur tambang, kata KDM, Pemprov Jawa Barat akan bertanya kepada penambang.

“Nanti saya tanya ke penambangnya. Mau bangun khusus jalur tambang atau tidak? Karena kenapa? Kalau membangun jalur khusus tambang dengan dan APBN 1,2 triliun pendapatan dari tambang berapa? Kan harus dihitung seperti itu dulu,” tandasnya.

Halaman 2 dari 2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved