Dampak Kebijakan Gubernur Jabar Tutup Tambang di Bogor, Sopir Truk Kini Jadi Pengangguran

Laporan Wartawan TribunnewsBogor.com, Naufal Fauzy

TRIBUNNEWSBOGOR.COM - Para sopir truk tambang di Kabupaten Bogor kini dilanda kebingungan usai perusahaan truk tambang ditutup sementara oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

Kebijakan Kang Dedi Mulyadi (KDM) ini sempat mendapat reaksi demontrasi dari para sopir truk yang tergabung dari wilayah Kecamatan Parungpanjang, Rumpin dan Cigudeg.

Namun kini para sopir truk tambang masih belum beraktivitas normal karena kebijakan tersebut.

Seperti yang terjadi di Desa Putat Nutug, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor.

Pantauan TribunnewsBogor.com, Selasa (30/9/2025), truk-truk tambang roda enam di Rumpin banyak yang tidak beroperasi.

Truk-truk ini terparkir di area tempat pengangkutan material batu hasil tambang tanpa aktivitas apapun.

Biasanya, tempat berkumpulnya gundukan material batu hasil tambang ini ramai dengan aktivitas.

Seperti truk-truk yang hilir mudik dan juga aktivitas pekerja kuli angkut material batu ke truk menggunakan skop, hingga kuli pemecah batu.

Namun kini, tempat ini sepi tanpa aktivitas, kecuali para sopir truk yang membetulkan truknya hingga ada yang diam sambil main HP di saung sekitar gundukan batu.

Tak ada lagi aktivitas angkut hasil tambang seperti biasanya.

Salah satu pekerja, Rudi, mengaku bahwa dirinya juga bingung untuk mendapatkan penghasilan seperti hari-hari.

"Bingung sekarang pada nganggur," kata Rudi kepada TribunnewsBogor.com, Selasa.

Dia menjelaskan bahwa sopir truk tambang di Rumpin bisa mendapatkan penghasilan hingga Rp 200 ribu per hari.

Kemudian untuk kuli menaikan barang ke truk, jika cukup rajin juga bisa mendapat Rp 150 Ribu per hari.

Namun kini mereka sama sekali tidak bisa mendapatkan penghasilan apapun karena ada penutupan perusahan tambang oleh KDM.

"Ada sopir, ada tukang naikin, yang kedampak banyak, semua pada nganggur," katanya.

"PT-nya kan semua ditutup, kalau ditutup ya pada nganggur," imbuh Rudi.

Rudi pun mengaku para sopir kini hanya bisa menunggu dan berharap perusahaan tambang dibuka kembali sebab sulit untuk mencari pekerjaan lain.

Diketahui, atas kebijakan KDM, ribuan warga menggelar aksi unjuk rasa di Pasar Lebakwangi, Desa Rengasjajar Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor.

Mereka memprotes kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang menghentikan sementara aktivitas tambang di wilayah Kecamatan Cigudeg, Rumpin, dan Parungpanjang.

Kebijakan dari oleh pria yang karib disapa KDM itu dinilai merugikan karena sebagian masyarakat di wilayah tersebut yang mata pencahariannya dari aktivitas tambang.

Reaksi KDM

Dedi Mulyadi pun mempertanyakan soal adanya aksi unjuk rasa terkait kebijakannya tersebut.

“Kenapa pada waktu ada yang meninggal, infrastruktur rusak tidak ada yang demo. Yang demo siapa ? Yang demo pasti yang berkepentingan terhadap siklus ekonomi,” kata Dedi Mulyadi atau KDM di Gedung Bakorwil Kota Bogor, Senin (29/9/2025).

Menurutnya sudah banyak korban akibat jalur tambang tersebut.

Berdasarkan catatannya, sudah ada 115 orang yang meninggal dunia di jalur tambang Kabupaten Bogor.

“Yang luka lebih dari 150 orang,” ujarnya.

Ia menegaskan, akan tetap teguh dengan kebijakannya ini.

“Dan saya berdiri tegak di atas semua kepentingan,” ujarnya.

Di sisi lain, disinggung soal jalur tambang, kata KDM, Pemprov Jawa Barat akan bertanya kepada penambang.

“Nanti saya tanya ke penambangnya. Mau bangun khusus jalur tambang atau tidak? Karena kenapa? Kalau membangun jalur khusus tambang dengan dan APBN 1,2 triliun pendapatan dari tambang berapa? Kan harus dihitung seperti itu dulu,” tandasnya.