4 Fakta Polemik Truk Tambang di Parungpanjang Bogor, Kegeraman KDM hingga Aksi Protes Sopir Truk

TRIBUNNEWSBOGOR.COM - Aksi protes para sopir truk tambang asal Kecamatan Parungpanjang, Rumpin, dan Cigudeg Kabupaten Bogor terkait penutupan tambang oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi ternyata memiliki awal mula sejarah yang panjang.

Polemik ini sudah terjadi bertahun-tahun bahkan gagal diatasi oleh pemerintahan Gubernur Jabar sebelumnya.

Para warga di Parungpanjang, Rumpin dan Cigudeg seperti terbelah.

Ada yang bersuara membela dari sisi pekerja truk tambang, ada pula yang membela dari sisi keselamatan warga karena banyaknya korban kecelakaan serta jalan rusak akibat truk tambang.

Bahkan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi sempat menyebut hal ini ketika kebijakannya diprotes para sopir truk tambang.

"Anda juga harus paham dari 2019 sampai 2024 ada 195 orang meninggal di jalanan karena terlindas struk, tersenggol, bertabrakan, ada 104 luka berat," kata Dedi Mulyadi merespons protes para sopir truk tambang Bogor, Senin (29/9/2025).

Hal ini menjadi rumit karena ada dua sisi yang tidak bisa diabaikan, yaitu sisi ekonomi dan sisi soal kenyamanan aktivitas warga.

Tidak hanya truk tambang yang demo, masyarakat dan mahasiswa juga sempat demo menyampaikan tuntutan masing-masing.

Pekerja yang mengandalkan sektor tambang asal Rumpin, Rudi, mengakui bahwa memang ada keluhan dari masyarakat meski dia mencari nafkah dengan truk tambang.

"Awalnya keluhannya dari masyarakat-masyarakat juga," kata Rudi saat ditemui TribunnewsBogor.com di Rumpin, Selasa (30/9/2025).

Berikut adalah sederet fakta terkait polemik truk tambang di wilayah Parungpanjang, Kabupaten Bogor:

1. Wacana Jalur Tambang

Pada 25 September 2018 silam, Gubernur Jawa Barat saat itu, Ridwan Kamil, sempat mendatangi dan berkeliling Parungpanjang Bogor untuk mencari solusi permasalahan ini.

Dia kemudian memanggil 47 pengusaha tambang wilayah Parungpanjang dan sekitarnya ke Bandung untuk mencari solusi.

Lalu muncul wacana soal pembangunan Jalur Tambang yaitu jalan khusus truk tambang, namun sampai jabatan Gubernur Jabar berganti dan hingga tahun 2025 ini wacana tersebut belum jelas.

Bahkan Gubernur Jabar saat ini, Dedi Mulyadi juga masih belum memastikan soal wacana tersebut.