Sebut Prabowo Tak Mengerti Demokrasi, Rocky Gerung Ingatkan Rencana 3 Periode M Qodari: Cacat Etis

TRIBUNNEWSBOGOR.COM -- Pengamat Politik Rocky Gerung mengatakan kalau Presiden Prabowo Subianto tidak mengerti demokrasi.

Bahkan ia juga menyebut kalau Prabowo telah dianggap cacat etis.

Hal itu dikarenakan Prabowo mengangkat Muhammad Qodari menjadi Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) menggantikan Anto Mukti Putranto.

Prabowo dianggap tak mengerti demokrasi lantaran diketahui bahwa Qodari merupakan salah satu penggagas Jokowi tiga periode.

Rocky Gerung mengatakan, hal itu yang membuat publik kecewa.

Bahkan tak sedikit yang menganggap bahwa Prabowo juga ingin tiga periode.

Publik pun menilai bahwa Prabowo ternyata tidak peka dengan tuntutan reformasi yang digaungkan para anak muda beberapa waktu lalu.

"Presiden tidak peka dengan tuntutan anak-anak muda kemarin tu, yaitu bersihkan kabinet dari kelompok yang tidak punya pikiran demokratis," katanya dikutip dari Youtube Rocky Gerung Official, Jumat (19/9/2025).

Dengan ditunjuknya M Qodari di dalam Kabinet Merah Putih, kata dia, publik jadi beranggapan bahwa Presiden Prabowo menyetujui sifat manipulatif yang dilakukan oleh Qodari, yakni menyorongkan ide tiga periode.

"Kemudian orang anggap kalau begitu Presiden Prabowo juga bersiap-siap untuk jadi tiga periode dong. Kira-kira begitu jalan pikirannya," ungkap Rocky.

Rocky juga mengatakan, ada etos di dalam demokrasi yang tidak dipahami oleh Prabowo bahwa orang seperti M Qodari harusnya tidak boleh ada di dalam kabinet yang bersifat ingin memajukan demokrasi.

"Kenapa? Karena pikiran Qodari konservatif, tidak progresif. Konservatif artinya ingin kekuasaan itu tidak berubah," katanya.

Sebab menurut Rocky Gerung, isu tiga periode itu dihembuskan dari kelompoknya M Qodari.

Ia pun kini menilai kalau Prabowo ternyata tidak memperhatikan etis dan etos tersebut.

"Jadi terlihat bahwa Pak Prabowo enggak ngerti demokrasi juga akhirnya kan. Kan kalau dia mengerti demokrasi maka dia mesti bilang 'aparat saya harus orang-orang yang tidak tidak boleh punya sedikit ambisi atau niat untuk menyelundupkan kepentingan politik dengan mengabaikan konstitusi'," jelasnya.