Jokowi Ragu Data Warga Miskin, Kenaikan Tarif Listrik Batal 1 Januari 2016

TRIBUNNEWSBOGOR.COM, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo meminta para menteri menyediakan data warga miskin yang lebih akurat sebagai acuan kenaikan tarif listrik

Sikap presiden menjadi sinyal pemerintah mulai bimbang menaikkan tarif dasar listrik dan mencabut subsidi pada sebagian pengguna.

Padahal, hal tersebut sudah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016.

Dalam rapat kabinet terbatas Rabu (4/11/2015) kemarin, Presiden Joko Widodo memerintahkan para menterinya untuk menghitung ulang rencana kenaikan tarif dasar listrik untuk pelanggan 450 watt dan 900 watt.

Sumber keraguan Jokowi dalam menetapkan tarif dasar listrik ialah terkait data masyarakat yang berhak menerima subsidi.

Dalam APBN 2016, masyarakat yang berhak menerima hanya sebanyak 24,7 juta rumah tangga, dari sebelumnya 44 juta rumah tangga.

Jokowi minta data tersebut kembali direkonsiliasi dengan data keluarga miskin dan rentan miskin.

"Rekonsiliasi penting agar kebijakan subsidi listrik benar-benar tepat sasaran," ujar Jokowi, Rabu, di kantornya, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

Karena harus menghitung ulang, pemerintah tidak akan memberlakukan tarif listrik baru tepat pada tanggal 1 Januari 2016.

Sebelumnya, pemerintah sudah menyiapkan tarif untuk rumah tangga pengguna 900 watt, yang dianggap tidak berhak mendapatkan subsidi.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said mengaku bahwa pihaknya perlu waktu untuk mengevaluasi paling lama enam bulan.

Pihaknya akan menyesuaikan kembali data pelanggan PLN dengan data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).

Tujuannya ialah supaya ada kesamaan data antara jumlah penduduk miskin dan data pelanggan.

Sudirman menegaskan, tidak akan ada kenaikan tarif untuk golongan 450 watt. Kenaikan mungkin akan berlaku bagi pengguna 900 watt.

Menjelang akhir Oktober lalu, Direktur Utama PT PLN (Persero) Sofyan Basyir mengatakan, tahun depan akan ada lebih dari 20 juta pelanggan listrik PLN dengan daya 900 volt ampere (VA) yang akan dimigrasi ke daya yang lebih tinggi.

Penghematan subsidi yang didapat dari migrasi ini ditaksir mencapai Rp 30 triliun.

“Ada lebih dari 20 juta masyarakat kita yang tidak taat azas. Dia tidak miskin, tidak masuk dalam kategori rakyat miskin sesuai ketentuan pemerintah, tapi dia mengambil manfaat, memakai listrik 450 VA dan 900 VA,” kata Sofyan ditemui Kompas.com di kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (26/10/2015).

Catatan PLN, jumlah pelanggan dengan daya 900 VA per September 2015 ada sebanyak 22,47 juta. Sedangkan pelanggan dengan daya 450 VA pada periode sama ada sebanyak 22,9 juta.

Sofyan mengatakan, pada tahap awal pemerintah akan mencabut subsidi listrik untuk pelanggan 900 VA terlebih dahulu.

“Minimal yang 900 VA dulu kita naikkan. Ada 22 jutaan pelanggan,” terang Sofyan.

Lebih lanjut dia bilang, nantinya PLN akan turun atau melakukan penyisiran ke rumah-rumah pelanggan bagi mereka yang komplain mengapa daya listrik di rumahnya harus dialihkan ke yang lebih tinggi.

Sofyan menuturkan, pada tahun ini perusahaan setrum pelat merah itu telah berhasil melakukan penghematan subsidi listrik sebesar Rp 30 triliun.

Diperkirakan, penghematan yang dihasilkan dari migrasi pelanggan 900 VA pada tahun depan, yang dimulai 1 Januari 2016 juga sebesar Rp 30 triliun.

“Jadi dalam dua tahun ini penghematannya sudah Rp 60 triliun,” kata Sofyan. (Asep Munazat Zatnika)