Maroef Sjamsoeddin Undur Diri Dari Freeport, Kirim Memo untuk Semua Karyawan

TRIBUNNEWSBOGOR.COM JAKARTA — Maroef Sjamsoeddin mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Presiden Direktur PT Freeport Indonesia mulai Senin (18/1/2016) ini.

Juru bicara Freeport, Riza Pratama, membenarkan kabar tersebut ketika dikonfirmasi Kompas.com, Senin petang. "Benar, beliau resign," kata Riza.

Riza juga membenarkan ketika dikonfirmasi soal Maroef tidak lagi menjabat sebagai Presiden Direktur Freeport Indonesia sejak awal pekan ini.

KOMPAS/AGUS SUSANTO
Tambang Freeport di Provinsi Papua

Dalam sebuah memo pemberitahuan tertuju untuk semua karyawan Freeport Indonesia, tertanggal Senin 18 Januari 2016, Maroef menyampaikan pesan bahwa kontrak kerjanya sebagai Presiden Direktur Freeport Indonesia sudah berakhir.

Berikut nukilan surat pemberitahuan itu, tertanda Marsda TNI (Purn) Maroef Sjamsoeddin.

"Dengan berakhirnya masa kontrak kerja saya selama setahun sebagai karyawan pada posisi jabatan yang dipercayakan sebagai Presiden Direktur PT Freeport Indonesia dan tawaran perpanjangan dari Pimpinan Freeport McMoran, saya telah berkirim surat pengajuan pengunduran diri sebagai Presiden Direktur PT Freeport Indonesia.

Kesempatan ini juga, saya menyampaikan ucapan terima kasih atas kerja sama yang baik dari semua pihak, baik yang terkait langsung maupun tidak langsung selama saya menjalankan tugas dan fungsi yang dipercayakan oleh manajemen Perusahaan Induk sebagai Presiden Direktur PT Freeport Indonesia."

Maroef Sjamsoeddin mengundurkan diri di tengah proses tawaran divestasi PT Freeport Indonesia kepada pemerintah RI.

Seperti dikutip dari Kontan.co.id, PT Freeport Indonesia menawarkan penjualan sahamnya kepada pemerintah untuk memenuhi kewajiban divestasi saham mereka tahun ini.

Jumlah saham yang mereka tawarkan mencapai 10,64%, dengan nilai mencapai US$ 1,7 miliar.

Sofyan Djalil, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional mengatakan, pemerintah kemungkinan tidak akan membeli saham yang ditawarkan PT Freeport Indonesia tersebut.

Alasannya, pemerintah saat ini merasa tidak punya dana untuk membeli saham perusahaan tersebut.

"Kalaupun punya uang, pemerintah juga tidak akan membeli. Uang akan digunakan untuk bangun infrastruktur," katanya Jumat (15/1).

Karena merasa tidak punya uang itulah, pemerintah, kata Sofyan menyerahkan pembelian saham Freeport pada BUMN.

"Tentu sebelum melakukan itu, harga juga harus dievaluasi kembali," katanya.