Didemo HMI, DPMD Kabupaten Bogor Bakal Kumpulkan Kades
penggunaan dana desa itupun harus transparan dan diketahui oleh masyarakat luas kemana anggaran itu mengalir.
Penulis: Damanhuri | Editor: Ardhi Sanjaya
lihat foto
Laporan Wartawan TribunnewsBogor.com, Damanhuri
TRIBUNNEWSBOGOR.COM, CIBINONG - Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Bogor, Deni Ardiana berjanji akan mengevaluasi pemanfaatan dana Desa dalam waktu dekat.
Menurutnya, penggunaan dana desa tupoksinyabberada di Kepala Desa (Kades) masing-masing.
"70 persen anggaran untuk kepentingan masyarakat, sedangkan 30 persen lagi untuk operasional kantor Desa," tuturnya usai menemui rombongan mahasiswa HMI Kabupaten Bogor yang melakukan aksi unjuk rasa pada Kamis (12/10/2017).
Deni melanjutkan, penggunaan dana desa itupun harus transparan dan diketahui oleh masyarakat luas kemana anggaran itu mengalir.
“Yang dilakukan desa selama kurun waktu 1 tahun harus diumumkan, karena tidak semua masyarakat bisa ikut serta saat musyawarah," kata dia.
Tak hanya itu, sambung Deni, pihannya juga akan mengundang Kecamatan dan Kepala Desa untuk menyampaikan jenis belanja secara detail saat evaluasi nanti.
“Sudah ada beberapa desa yang mengumumkan sampai jenis belanjanya juga diumumkan. Kami Pemkab Bogor bertugas untuk mengawasi sistem ekspose bisa berjalan," tukasnya.
Diberitakan sebelumnya, Petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bogor buru-buru mengunci pagar saat sejumlah Mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) mendatangi komplek perkantoran Pemkab Bogor, Kamis (12/10/2017).
Mahasiswa yang datang lewat gerbang belakang komplek perkantoran Pemkab Bogor ini tidak diizinkan masuk oleh petugas yang berjaga mengamankan aksi tersebut.
Kodinator Aksi, Sundan wijaya mengatakan, saat ini pengelolaan Dana Desa yang turun ke Pemerintah Desa dianggap tidak sesui harapan. Menurutnya, Dana Desa yang diglontorkan oleh pemerintah pusat itu seharusnya untuk meningkatkan kesejahteraan warga di desa serta pembangunan yang ada di desa.
"Tapi kenyataannya tidak seperti itu, kami menduga Dana Desa itu digunakan untuk memperkaya diri kelompok tertentu," ujarnya disela-sela aksi kepada awak media, Kamis (12/10/2017).
Sundan berpendapat, hal dikarenakan lemahnya pengawasan dari pemerintah daerah kepada aparatur desa.
"Kami sudah datangi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), tapi mereka sendiri malah engga tahu permasalahan di desa," imbuhnya.
Seharusnya, kata dia, DPMD dan Inspektorat yang mempunyai kewenangan bisa mengawasai aliran dana yang mengalir ke desa-desa.
"Terus pemerintah daerah ini ngapain ajah, apa cuma duduk di kantor," ketusnya.
Aksi ini pun mendapatkan pengawalan ketat dari petugas Satpol PP dan aparat kepolisian Polres Bogor.
Para mahasiswa yang datang lewat gerbang belakang ini berharap bisa memasuki kawasan perkantoran pemkab bogor untuk menyampaikan aspirasinya di depan kantor Inspektorat Kabupaten Bogor.
