Prasetio Membantah : 'Saya Tinggal di Rumah Dinas 3 Tahun Enggak Pernah Tersentuh APBD'
Prasetio gerah karena disebut-sebut sebagai orang yang mengusulkan anggaran tersebut.
TRIBUNNEWSBOGOR.COM - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi memerintahkan tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) menghapus anggaran renovasi kolam air mancur Rp 620 juta.
Prasetio gerah karena disebut-sebut sebagai orang yang mengusulkan anggaran tersebut.
"Saya minta ke TAPD, itu tolong dicoret! Tolong dicoret Rp 620 juta itu karena saya enggak merasa perintahkan untuk merenovasi itu," ujar Prasetio dalam rapat banggar di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Senin (27/11/2017).
Prasetio menegaskan dia tidak pernah "cawe-cawe" terkait kolam itu.
Baca: Sosok Ini Disebut-sebut Sebagai Pengusul Renovasi Air Mancur DPRD DKI Sebesar Rp 620 Juta
Dia mengakui dulu pernah menanyakan kenapa kolam dibuat dengan bahan dasar keramik.
Selama ini, kata Prasetio, dia lah yang merawat ikan yang ada di kolam itu dengan menggunakan biaya sendiri.
Jangankan untuk kolam, Prasetio mengatakan dia juga tidak pernah meminta anggaran untuk renovasi rumah dinasnya selama ini.
"Ingat Pak, saya tinggal di rumah dinas 3 tahun enggak pernah tersentuh APBD. Saya biaya sendiri! Saya mau ganti baja ringan saja ribut seolah saya mau perkaya diri saya," kata Prasetio.(Jessi Carina)
Sumber berita Kompas.com dengan judul : Prasetio: Saya Minta, Tolong Dicoret Itu Anggaran Kolam Rp 620 Juta!
Sandi Puji Prasetio
Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno bersyukur, anggaran renovasi kolam ikan DPRD DKI Jakarta sebesar Rp 620 juta dihapus dari Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI 2018.
Dia menyebut anggaran itu dicoret karena kebesaran hati Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi.
"Alhamdulillah, itu kebesaran hati dari Pak Pras ya. Kami patut apresiasi Pak Pras," ujar Sandi di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Senin (27/11/2017).
Sandi menyebutkan, anggaran renovasi kolam itu juga dihapus karena partisipasi masyarakat dan awak media yang memantau mata anggaran.