KOPEL Sindir Pemerintahan Bima Arya yang Belum Bisa Mengentaskan Kemiskinan

Laporan Wartawan TribunnewsBogor.com, Mohamad Afkar Sarvika

TRIBUNNEWSBOGOR.COM, BOGOR TENGAH - Pemerintah Kota Bogor (Pemkot) di bawah pimpinan Bima Arya Sugiarto, dinilai tidak mampu menyelasaikan persoalan kesejahteraan dan kemiskinan di Kota Bogor.

Padahal jumlah anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Bogor terbilang cukup tinggi, yakni kurang lebih Rp 2,3 miliar.

Menurut Direktur Komite Pemantau Legislatif (KOPEL), Syamsudin Alimsyah seharusnya besarnya anggaran belanja yang dimiliki itu dapat mengatasi persoalan yang dihadapi masyarakat terutama kesejahteraan dan kemiskinan.

"Jadi anggaran yang besar belum tentu mencerminkan tingginya kinerja anggaran terhadap persoalan utama, tahun ini, jumlah orang miskin di Kota Bogor mencapai 71,3 ribu orang dari sekitar satu juta penduduk," ujar Syamsudin kepada wartawan, Rabu (27/12/2017).

Dikatakannya jumlah orang miskin tersebut mengalami penurun yang tidak signifikan dari tahun sebelumnya yang mencapai 79.2 ribu orang.

Baca: Pengadilan Niaga Setujui Perpanjangan PKPU First Travel Selama 120 Hari

Hal tersebut, lanjut dia, menunjukkan bahwa kinerja anggaran masih sangat rendah terhadap pengurangan jumlah orang miskin.

"Bahkan ini mencerminkan bahwa persoalan-persoalan yang menjerat orang-orang miskin belum tersentuh secara simultan," katanya.

Dia pun menjelaskan salah satu yang masalah yang dihadapi orang miskin adalah belum memiliki  Mandi Cuci Kakus (MCK) yang layak, bahkan ada keluarga yang sama sekali tidak memiliki MCK khususnya WC untuk buang air besar.

Dari data BPS tahun 2017 menunjukkan masih tingginya jumlah RW yang belum bebas buang air besar (BAB) di sembarang tempat yaitu sekitar 84 persen, sementara yang bebas hanya sekitar 16 persen.

Baca: Gagal Lewati Tanjakan, Truk Sarat Muatan Tabrak Angkot dan Toyota Alpard

"Ini berarti bahwa persoalan yang dialami orang-orang miskin belum ditangani secara serius oleh pemerintah kota," terangnya.

Di sisi lain dirinya pun menyoroti persoalan pada tingginya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) yang seharusnya dapat dialokasikan untuk pengentasan persoalan-persoalan kemiskinan.

Namun, kata dia, Pemkot Bogor justu masih menyimpan dan menyisakan di akhir tahun agar tampak menjadi sebuah prestasi di akhir tahun.