Jasa Besar Gus Dur dalam Perayaan Imlek di Indonesia, Sudahi Diskriminasi Warisan Orde Baru

Semua itu berakhir ketika Abdurrahman Wahid atau Gus Dur terpilih menjadi presiden hasil pemilihan umum pertama pada era reformasi.

Gus Dur dengan tagas mencabut Inpres Nomor 14 Tahun 1967 yang sudah dikeluarkan oleh Soeharto.

Inpres itu dicabut dengan terbitnya Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2000 pada 17 Januari 2000.

Inpres itu menjadi angin surga bagi para keturunan Tionghoa karena mereka bisa merayakan Imlek secara terang-terangan.

Kemeriahan pun terlihat di perayaan Imlek, yang saat itu ditandai sebagai tahun Naga Emas.

Baca: Wariskan Harta Melimpah, Begini Perasaan Ibu Roro Fitria Lihat Anaknya Terjerat Narkoba

Ornamen naga, lampion, dan angpau ikut terlihat terpasang indah di sejumlah pertokoan. Atraksi barongsai menjadikan perayaan Imlek semakin ceria.

Akan tetapi, perayaan Imlek sebagai hari nasional baru dilakukan dua tahun sesudahnya, pada era Presiden Megawati Soekarnoputri.

Megawati menyampaikan penetapan tersebut saat menghadiri Peringatan Nasional Tahun Baru Imlek 2553 pada 17 Februari 2002. Penetapan Imlek sebagai hari libur nasional baru dilakukan pada 2003.

Menjadi bangsa Indonesia

Meski demikian, bukan berarti diskriminasi terhadap etnis Tionghoa hilang. Pada 2004, Gus Dur pun mengakui masih ada ribuan peraturan diskriminatif yang belum dicabut.

"Masih ada 4.126 peraturan yang belum dicabut. Misalnya, soal SBKRI. Itu kan sesuatu yang tidak ada gunanya," kata Gus Dur dikutip dari harian Kompas yang terbit pada 11 Maret 2004.

"Di mana-mana di dunia, kalau orang lahir ya yang dipakai akta kelahiran, orang menikah ya surat kawin, tidak ada surat bukti kewarganegaraan. Karena itu, saya mengimbau kawan-kawan dari etnis Tionghoa agar berani membela haknya," ujar dia.

Gus Dur pun berharap semua elemen bangsa memberikan kesempatan kepada masyarakat Tionghoa dalam kehidupan bermasyarakat.

Baca: 3 Tipe Politisi Versi Cak Lontong: Playback, Flashback dan Cashback. Najwa Shihab Sampai Ngakak