Video Faldo Maldini Prediksi Prabowo-Sandi Tak Akan Menang di MK, Akui Kejelian Tim Hukum Jokowi

"Tarolah 200 ribu yang dibutuhin itu seperempat dari total TPS Indonesia, itu sih sepulau jawa nih dikumpulin segitu deh kayanya, untuk membutikan bukti 200 ribu tps c1 itu berat banget sih," kaata Faldo Maldini.

Faldo Maaldini juga membahas soal gugatan yang dibuat Bambang Widjojanto dan tim hukum BPN Prabowo-Sandi.

• PKS Minta Semua Pihak Percayakan Sengketa Pilpres 2019 pada Mahkamah Konstitusi

• Yusril Bacakan 3 Ayat Al Quran saat Sidang Sengketa Pilpres di MK: Itu Ayat Soal Keadilan

"Kita coba lihat apa yang dimasukin BPN oleh pak Bambang yang ngelead belakangan bahwa yang disampaikan ketidakpercayaan pada proses pemilu yang terjadi,

gua melihat ini sebagai delegitimasi Pemilu untuk kemenangan 01, menurut gue 01 punya PR untuk memulihkan trust publik,

Pendukung 02 itu warga Indonesia ayng dibutuhkan perannya untuk membangun Indonesia kedepan, kemarin gua baca berita pak Jokowi bilang membangung bangsa kedepan kemungkian tidak ada oposisi, menurut gua pak Jokowi bisa melihat lobang itu sehingga dia sadar betul yang disadarkan publik dan dia butuh untuk mengembalikan trust publik, ," papar Faldo Maldini.

Faldo Maldini mengakui kejelian dari tum hukum Jokowi-Maruf Amin dalam memberi argumentasi.

"Dan gua mengakui tim hukum 01 sangat jeli memberikan argumentasi untuk setiap tindakan-tindakan yang dilakukan Jokowi, petahana itu diikat aturan dibanding penantang," kata Faldo Maldini.

"suka gak suka 01 terikat sama protokoler negara dan aturan lain," tambah Faldo Maldini

Faldo Maldini mengambil contoh saat Jokowi meresmikan tol di Lampung.

Saat pagi, Jokowi meresmikan tol dan siangnya melakukan kampanye di Lampung.

Ketika itu Jokowi ke Lampung menggunakan pesawat negara.

• 48 Ribu Personel Gabungan Akan Amankan Sidang Perdana Sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi

• Tim Hukum Prabowo-Sandi Akan Hadirkan Saksi Wow di MK, TKN : Ini Omong Kosong Saja

"Pertanyaannya gimana nih pak Jokowi pergi ke Lampung ini pakai pesawat negara bukan komersial kan, nah gua melihat tim hukum 01 bisa menemukan argumentasi untuk pembenaran itu karena memang di aturan cuti kampanye untuk presiden tidak ada pula aturan cuti untuk satu hari penuh jadi bisa aja cuti tidak satu hari , bisa setengah hari atau hanya beberapa jam,

ini semacam anak SD yang sekolahnya cuma setengah hari tapi itu sah jadi aturannya tidak ada yang dilanggar," kata Faldo Maldini

Faldo Maldini lantas membahas soal polemik jabatran Maruf Amin sebagai Dewan Pengawas Syariah di dua bank.

"Kalau kita lihat argumentasinya tim hukum 01 itu bukan BUMN, Dewan Pengawas Syariah itu bukan bagian penjabat BUMN jadi gak masalah kalau kata tim 01 karena di peraturannya contoh nih Garuda, Garuda itu kan udah MPO 51 persen sahamnya masih milik negara tapi belum tentu anak perusahaannya bisa aja dimiliki private, tapi argumentasi yang 02 nih bawa ini sumber pendanaan yang dipakai anak perusahaan yang kali ini Bank Mandiri sumber pendanaannya dari negara contohnya soerang kakek ngasih uang ke anaknya , anaknya itu ngasih uang lagi ke anaknya berarti kan uangnya nyampe ke cucu dari kakek berarti kan sumber pendanaannya dari negara semua nah itu yang dipakai tim 02," kata Faldo Maldini.