POPULER - Politisi PKB Saran FPI Jadi Partai Politik : Kasihan Aja, Udah Capek Gak Dapat Apa-apa

Politikus PKB Sarankan FPI Menjadi Partai Politik : Duitnya Banyak Lho, Anda Bisa Jadi Gubernur

Penulis: Sanjaya Ardhi | Editor: Ardhi Sanjaya
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Sejumlah massa dari Front Pembela Islam (FPI) melakukan aksi unjuk rasa di depan Mabes Polri, Jakarta, Senin (16/1/2017). Aksi tersebut digelar untuk mendesak Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian untuk mencopot Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Anton Charliyan yang diduga melindungi premanisme dan melakukan kriminalisasi kepada ulama saat terjadi kericuhan di Pemeriksaan Imam Besar FPI Habib Rizieq Syihab di Bandung, Jawa Barat, Kamis (12/1/2017). TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN 

Kepala Bidang Penegakan Khilafah FPI, Awit Masyhuri menilai bahwa wajar saja bila FPI terjun ke dunia politik.

Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab (belakang, dua tiga dari kiri) saat bertemu Cagub Jawa Tengah Sudirman Said, belum lama ini.
Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab (belakang, dua tiga dari kiri) saat bertemu Cagub Jawa Tengah Sudirman Said, belum lama ini. (Istimewa)

Namun Awit Masyhuri menegaskan bahwa politik yang dijalankan FPI bukan sekadar politik nasi goreng.

"Front Pembela Islam ini kan salah satu komponen bangsa, di indonesia ini kan ada sosial ada politik, kalau FPI ikut berpolitik wajar saja,

saya tegaskan FPI ini politiknya bukan politik nasi goreng, bukan politik nasi uduk, kami ini politik mengajukan konsep,

jadi kalau kemarin yang kami dukung mau makan nasi goreng, nasi uduk, kebuli gak ada aurusan, kami FPI akan terus berjuang akan mengawal bangsa ini agar tetap baik," kata Awit Masyhuri.

Awit Masyhuri menyebut FPI terjun ke politik karena kondisi.

"sebetulnya karena lagi seksi aja kemarin, masalah Pilpres dan pilihan cuma dua, lah kalau FPI sama NU bareng-bareng gak seru lah," kata Awit Masyhuri.

Menurut Awit Masyhuri, FPI dan NU sebetulnya tidak ada perbedaan.

Sejumlah massa dari Front Pembela Islam (FPI) melakukan aksi unjuk rasa di depan Mabes Polri, Jakarta, Senin (16/1/2017). Aksi tersebut digelar untuk mendesak Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian untuk mencopot Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Anton Charliyan yang diduga melindungi premanisme dan melakukan kriminalisasi kepada ulama saat terjadi kericuhan di Pemeriksaan Imam Besar FPI Habib Rizieq Syihab di Bandung, Jawa Barat, Kamis (12/1/2017).
Sejumlah massa dari Front Pembela Islam (FPI) melakukan aksi unjuk rasa di depan Mabes Polri, Jakarta, Senin (16/1/2017). Aksi tersebut digelar untuk mendesak Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian untuk mencopot Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Anton Charliyan yang diduga melindungi premanisme dan melakukan kriminalisasi kepada ulama saat terjadi kericuhan di Pemeriksaan Imam Besar FPI Habib Rizieq Syihab di Bandung, Jawa Barat, Kamis (12/1/2017). (TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN)

"karena gini, ibarat orang dagang, NU sama FPI sama-sama dagang sarung, nashabnya sama, jadi gak ada masalah kalau NU di sana, FPI disini, gak ada masalah," kata Awit Masyhuri.

Maman Imanulhaq kembali berkukuh bahwa FPI mestinya melalui jalur konstitusi untuk menempuh demokrasi di Indonesia.

"kalau itu berupa konsep kenapa tidak lalu menjadi partai politik karena kita ada jalur konstitusi, demokrasi harus dilalui tidak sekadar dijalankan," kata Maman Imanulhaq.

Maman Imanulhaq berpendapat, sebetulnya dalam politik ujungnya untuk mendapatkan sesuatu

Namun sampai saat ini FPI sendiri menurut Maman Imanulhaq tidak mendapatkan apapun setelah mendukung pasangan Prabowo Subianto dan Sanidaga Uno.

"kalau politis, ingat aja politisi ujungnya mendapat sesuatu, saya kasihan aja ke FPI udah panas-panasan udah dukung ternyata apa yang bisa diberikan untuk membesarkan dakwah islam ?

menurut saya FPI jadilah partai politik ikut di pemilu lolos apa gak," kata Maman Imanulhaq.

Bendera Palestina terlihat dalam unjuk rasa pada salah satu sidang kasus penistaan agama yang melibatkan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama.
Bendera Palestina terlihat dalam unjuk rasa pada salah satu sidang kasus penistaan agama yang melibatkan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama. (Kompas.com/AFP/GOH CHAI HIN)
Halaman
1234
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved