Presma IPB: Tak Ada Ucapan Kami Sama Sekali Gagalkan Pelantikan

TRIBUNNEWSBOGOR.COM -- Presiden Mahasiswa Institut Pertanian Bogor Muhammad Nurdiansyah menegaskan, mahasiswa yang menggelar demonstrasi menolak sejumlah rancangan undang-undang bermasalah tidak memiliki tujuan menggagalkan pelantikan anggota DPR hasil Pemilu 2019 pada 1 Oktober mendatang.

Tak hanya pelantikan anggota DPR, tetapi juga pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih hasil Pemilu Presiden 2019 atau Pilpres 2019 pada 20 Oktober 2019.

"Saya bisa pastikan tidak ada sedikit pun kata yang terucap, narasi yang disampaikan, yang menyangkut ingin menggagalkan pelantikan. Tidak ada poin sama sekali gagalkan pelantikan," ujar mahasiswa yang kerap disapa Dadan ini kepada Kompas.com, Kamis (26/9/2019).

Namun, Dadan mengakui memang ada kelompok yang tak dikenal hadir dalam aksi mahasiswa pada 23 September lalu di depan Gedung DPR.

Ia pun memastikan kerusuhan yang terjadi kala itu bukan berawal dari mahasiswa.

Pasalnya, mahasiswa sudah menarik mundur dari lokasi aksi massa sekitar pukul 19.00 WIB.

"Kita memang dari awal sudah lakukan upaya preventif, misalnya lakukan pendataan terhadap semua kampus yang mengikuti aksi massa, jumlahnya berapa, harus mengenakan almamater sebagai identitas mahasiswa," kata Dadan.

"Namun, di lapangan di luar ekspetasi. Soal ada perusuh belum bisa dapat kami pastikan, itu di luar tanggung jawab kami. Mahasiswa sendiri sudah kami instruksikan menarik mundur mulai dari jam tujuh malam," tuturnya.

Ia menceritakan, tepat pukul 16.15 WIB memang ada beberapa massa provokator yang mendorong-dorong mahasiswa dan melakukan perusakan gerbang DPR.

Diakui Dadan, sejak pukul 16.15 WIB, pihaknya bersama para ketua BEM lainnya menginstruksikan untuk menahan demonstrasi.

"Sejak 16.15 itu, water cannon diarahkan ke kami dan gas air mata dimunculkan polisi," kata dia.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menuding aksi demonstrasi yang dilakukan mahasiswa telah diambil alih oleh para perusuh yang ingin menggagalkan pelantikan anggota DPR hasil Pemilu 2019 pada 1 Oktober mendatang.

Tidak hanya itu, Wiranto bahkan menuding para perusuh itu ingin menggagalkan pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih hasil Pemilu Presiden 2019 atau Pilpres 2019 pada 20 Oktober 2019.

"Kelompok yang mengambil alih bukan murni lagi mengkoreksi kebijakan. Mereka ingin menduduki DPR dan MPR agar tidak dapat melaksanakan tugasnya," kata Wiranto dalam konferensi pers di kantor Kemenko Polhukam pada Kamis (26/9/2019).

"Lebih jauh lagi, untuk menggagalkan pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih," ujar Wiranto.