Fadli Zon Apresiasi Jokowi Tolak 3 Periode, Sudjiwo Tedjo: Politisi Bisa Ngomong Kontra Padahal Pro

TRIBUNNEWSBOGOR.COM -- Budayawan Sudjiwo Tedjo menanggapi sikap para politisi soal perubahan masa jabatan Presiden jadi 3 periode.

Sudjiwo Tedjo mengajak masyarakat untuk tidak terombang ambing dengan omongan pro dan kontra dari para politisi.

Menurut Sudjiwo Tedjo, sikap yang ditunjukkan para politisi itu bisa saja berbanding terbalik dengan yang sebenarnya ia inginkan.

Tak hanya politisi, bahkan sekelas menteri pun menurut Sudjiwo Tedjo omongannya jangan dipercaya 50 persen.

Diberitakan sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengapresiasi pernyataan Presiden Joko Widodo yang menolak wacana perubahan masa jabatan Presiden.

Dia menilai pernyataan itu merupakan penegasan untuk mengakhiri polemik tentang wacana perubahan masa jabatan Presiden.

"Saya pikir apa yang telah disampaikan oleh Presiden Jokowi itu harus kita apresiasi. Saya kira itu suatu pernyataan yang menenangkan dan sangat bijak dari beliau. Saya sangat hargai," ujar Fadli Zon di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (3/12/2019).

"Jadi dengan adanya pernyataan beliau yang menolak itu artinya ini adalah closing lah dari diskursus wacana Presiden tiga periode. Saya sangat hormati apa yang disampaikan Pak Jokowi," lanjut Fadli Zon.

Ia menilai, Jokowi tampak tersudutkan dengan isu tersebut.

Menurutnya, isu masa jabatan presiden 3 periode juga bukan atas keinginan Jokowi sendiri.

• Jokowi Tolak Presiden 3 Periode, Fadli Zon: Saya Sangat Hormati Apa yang Disampaikan

• Rizieq Shihab Tak Kunjung Pulang ke Indonesia, Fadli Zon: Ini Kegagalan Pemerintah Kita

Sehingga, jika isu ini terus berkembang dan menjadi liar justru akan membahayakan iklim demokrasi.

"Saya yakin ini bukan datang dari Presiden. Dan dengan pernyataan Presiden seharusnya berhenti sampai di sini. Jangan diperpanjang lagi. Artinya Presiden sendiri menyampaikan bahwa agaknya isu itu memojokkan beliau," tambah Fadli Zon.

Dalam rencana amendemen terbatas UUD 1945 terungkap berbagai pendapat dari masyarakat terkait perubahan masa jabatan presiden.

Ada yang mengusulkan masa jabatan presiden menjadi delapan tahun dalam satu periode.

Ada pula yang mengusulkan masa jabatan presiden menjadi empat tahun dan bisa dipilih sebanyak tiga kali.

Usul lainnya, masa jabatan presiden menjadi lima tahun dan dapat dipilih kembali sebanyak tiga kali.

Sebelumnya, Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengatakan, usul penambahan masa jabatan presiden didorong oleh Fraksi Nasdem.

Sementara itu, Presiden Jokowi kemudian menegaskan, tak setuju dengan usul masa jabatan presiden diperpanjang menjadi tiga periode.

Ia pun merasa curiga pihak yang mengusulkan wacana itu justru ingin menjerumuskannya.

"Kalau ada yang usulkan itu, ada tiga (motif) menurut saya, ingin menampar muka saya, ingin cari muka, atau ingin menjerumuskan. Itu saja," kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (2/12/2019).

• Tak Simpati Lagi ke Ahok, Sudjiwo Tedjo : Kalau Mau Saya Netral Pada Dia, Kurangi Nyalahin Anies

• Ucapan Agnez Mo Soal Tak Punya Darah Indonesia Disorot, Sudjiwo Tedjo Bersuara soal Nasionalisme

Hal itu rupanya senada dengan pemikiran Sudjiwo Tedjo.

Sudjiwo Tedjo pun menilai, bahwa politisi yang mendukung bisa saja sebenarnya bukan benar-benar mendukung.

Pun dengan politisi yang tidak mendukung, bisa saja sebaliknya juga.

Hal itu disampaikan oleh Sudjiwo Tedjo di akun Twitter miliknya @sudjiwotedjo Selasa (3/12/2019).

"Soal wacana penambahan periode kepresidenan, jangan terombang-ambing dengan omongan pro dan kontra, bila yang ngomong adalah politisi.

Politisi bisa ngomong kontra padahal sejatinya pro dan sebaliknya.

Mending kita yg bukan politisi ini ketawa2 saja dan mengerjakan bidang masing2," tulis Sudjiwo Tedjo.

Tak hanya politisi, menurut Sudjiwo Tedjo perkataan menteri juga jangan dipercaya 100 persen.

Sebab jabatan menteri juga merupakan jabatan politis.

Untuk itu menurutnya, jika ada menteri yang bicara sebaiknya sisakan 50 persen untuk menganggap itu adalah omongan politisi.

• ILC Hapus Video Rocky Gerung yang Sebut Presiden Tidak Ngerti Pancasila, Dukungan untuk PDI-P Viral

• PDI-P Akan Laporkan Rocky Gerung, Teddy Gusnadi Tersinggung Presiden Dianggap seperti Ini

"Setahuku, menteri itu jabatan politis, dari parpol/bukan sang menteri.

Dirjen ke bawah baru jabatan teknis.

Sehingga kalau ada menteri ngomong, tetap kasih reserve 50 % bahwa betapa pun itu adalah omongan politisi.

Termasuk ketika dia ngomong setuju/tak setuju presiden 3 periode," tulisnya lagi.

Untuk itu kata Sudjiwo Tedjo, jangan mudah percaya dengan apa yang diperlihatkan para politisi.

Bisa saja mereka tampak harmonis padahal sebaliknya, atau tampak tidak harmonis padahal sebaliknya.

"Mendengar politisi ngomong itu harus seperti melihat postingan2 kemesraan seleb2 di medsos.

Sisakan 50 % untuk tak percaya bahwa faktanya betul2 seperti itu," tulisnya lagi.