Penjelasan Lengkap Isolasi Wilayah Kota Tegal, Ali Ngabalin : Ini yang Dimaksudkan Presiden Jokowi

TRIBUNNEWSBOGOR.COM - Tenaga Ahli Utama KSP, Ali Ngabalin menyambut baik kebijakan di Kota Tegal yang melakukan isolasi wilayah terbatas demi memutus mata rantai virus corona atau Covid-19

Untuk diketahui bahwa mulai kemarin, Kota Tegal telah melakukan pembatasan dengan menutup hampir seluruh akses jalan di Kota Tegal.

Hal itu pun dibenarkan Wakil Wali Kota Tegal, Jumadi.

Jumadi mengatakan bahwa penerapan isolasi wilayah itu sekaligus mendukung program pemerintah pusat terkait physical distancing demi cegah penyebaran virus corona.

Dalam pelaksanaanya, Kota Tegal dikabarkan telah menutup 95 persen akses jalan.

"Seluruh akses di Kota Tegal dibatasi hanya perlu satu akses saja," kata Jumadi dalam program Apa Kabar Indonesia Malam tvOne.

Jumadi menjelaskan hal tersebut perlu dilakukan agar pihaknya bisa dengan mudah mengontrol aktivitas masyarakat.

"Agar kita bisa mengontrol orang, barang di Kota Tegal, tujuannya untuk mensukseskan program pemerintah, agar physical distancing berhasil jadi kita batasi aksesnya kita kontrol aksesnya," kata Jumadi.

• Putus Penyebaran Covid-19, Jokowi Siapkan Darurat Sipil Ini Konsekuensinya

• Sejumlah Daerah Terapkan Lockdown karena Covid-19, Ini Dampaknya Menurut Sosiolog

Selain itu, Jumadi juga mengatakan bahwa pihaknya tidak ingin terkesan kecolongan mengenai pandemi virus corona ini.

"Kenapa kita melakukan ini karena kita ga mau kecolongan lagi, kemarin yang positif karena menurut kami di bandara tidak ketat di stasiun tidak ketat," terang Jumadi.

Di sisi lain, pihaknya juga akan memberikan bantuan sosial kepada masyarakat terdampak merebaknya virus corona.

"Nantinya seluruh masyarakat Tegal terdampak, PKL, pedagang kita bantu bantuan sosial, ini yang kita maksud mensukseskan pemerintah pusat," tuturnya.

Adapun bantuan sosial yang diberikan berupa sembako dan lain sebagainya.

"kita kan baru hari pertama nanti minggu pertama tentu saja operasi pasar nanti bantuan gratis kita kasih bantuan semabako kita planningkan 4 bulan ke depan, jadi kita ga hanya menutup kemudian tak kasih solusi, tentu warga miskin terdampak kita bantu setiap bulannya kepada mereka yang terdampak," jelas Jumadi.

Jumadi menambahkan bahwa pihaknya tidak menyiapkan sanksi apapun, hanya sebatas imbauan.

"Ini kan isolasi wilayah terbatas, tentu kita tak bisa sanksi, imbauan adalah untuk tetap tinggal di rumah," terangnya.

Ali Ngabalin pun menyampaikan apresiasi atas langkah yang dilakukan Kota Tegal itu.

"Kalau kita dengar penjelasan Wakil Wali Kota Tegal, sebetulnya ini yang dimaksudkan oleh bapak Presiden Jokowi dengan pembatasan sosial berskala besar," kata Ali Ngabalin.

• Wali Kota Sukabumi Bantah Ratusan Warganya Positif Covid-19 : Bukan Positif Tapi ODP

• Panduan Membuat Hand Sanitizer Sesuai Anjuran WHO, Simak Bahan yang Dibutuhkan

"Karena pembatasan sosial berskala besar itu merupakan bagian dari respon kedaruratan kesehatan masyarakat bertujuan untuk mencegah orang agar tidak menularkan virus kepada orang lain," tambahnya.

Ali Ngabalin pun nampak berharap agar pembatasan isolasi di Kota Tegal dapat diterapkan di wilayah lainnya.

"Kalau ini bisa contoh bagi daerah lain maka bisa terpenuhi apa yang dimaksudkan bapak Presiden bahwa ada physical distancing yang harus dilakukan tegas efektif dan disiplin," tandasnya.

Penjelasan Jokowi soal pembatasan sosial skala besar

Seperti diwartakan Kompas.com, pemerintah berencana menerapkan status darurat sipil dalam menghadapi pendemi virus corona Covid-19 di Indonesia.

• Kapan Waktu yang Baik untuk Berjemur di Bawah Sinar Matahari? Ini 5 Manfaat Besarnya !

• Ternyata HOAKS ! PLN Bakal Beri Kompensasi Listrik Selama Work From Home

Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo terkait kebijakan pembatasan sosial untuk mencegah penyebaran virus corona.

Menurut Jokowi, hal itu perlu dilakukan dengan skala lebih besar.

Oleh karena itu ia meminta pembatasan sosial yang dikenal dengan sebutan physical distancing ini disertai dengan kebijakan darurat sipil.

"Saya minta kebijakan pembatasan sosial berskala besar, physical distancing, dilakukan lebih tegas, lebih disiplin dan lebih efektif lagi," kata Jokowi saat memimpin rapat terbatas dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, lewat video conference dari Istana Bogor, Senin (30/3/2020).

"Sehingga tadi sudah saya sampaikan, bahwa perlu didampingi adanya kebijakan darurat sipil," tuturnya.

Jokowi pun meminta jajarannya segera menyiapkan payung hukum untuk menjalankan pembatasan sosial skala besar ini sebagai pegangan bagi pemerintah daerah.

"Dalam menjalankan kebijakan pembatasan sosial berskala besar saya minta agar segera disiapkan aturan pelaksanaan yang jelas sebagai panduan provinsi, kabupaten dan kota sehingga mereka bisa bekerja," ucap Jokowi.

Meski nantinya darurat sipil diberlakukan, Jokowi meminta apotek dan toko kebutuhan pokok tetap buka.

"Saya juga minta dan pastikan bahwa apotek dan toko-toko penyuplai kebutuhan pokok bisa tetap buka untuk melayani kebutuhan warga dengan tetap menerapkan protokol jaga jarak yang ketat," kata Jokowi.

Jokowi mengatakan, pemerintah juga tengah menyiapkan perlindungan sosial dan stimulus ekonomi bagi para pelaku UMKM dan pekerja informal yang terdampak kebijakan pembatasan sosial akibat pandemi Covid-19.

"Kemudian bagi UMKM, pelaku usaha, dan pekerja informal. Tadi kita sudah kita bicarakan pemerintah segera menyiapkan program perlindungan sosial dan stimulus ekonomi. Ini yang segera kita umumkan kepada masyarakat," ujar Jokowi.

Jokowi menyadari banyak pendatang di DKI Jakarta yang mempercepat mudik ke kampung halaman karena mereka kehilangan penghasilan sehari-hari.

Para pendatang yang kebanyakan pedagang makanan yang mendapat penghasilan harian kehilangan pendapatannya akibat pemberlakukan aturan kerja dari rumah oleh perusahaan dan instansi pemerintahan.

"Banyak pekerja informal di Jabodetabek terpaksa pulang kampung karena penghasilannya menurun sangat drastis atau bahkan hilang. Tidak ada pendapatan sama sekali akibat diterapkannya kebijakan tanggap darurat yaitu kerja di rumah," ucap mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Di sisi lain, Jokowi mengatakan, mudik dapat menjadi medium penyebaran virus corona ke daerah-daerah.

Sebab, saat ini Jabodetabek, khususnya Jakarta, telah menjadi daerah dengan jumlah pasien Covid-19 terbanyak di Indonesia.

Karena itu, ia meminta seluruh jajarannya segera mempersiapkan dan mengaktifkan jaring pengaman sosial berupa pemberian insentif harian kepada masyarakat yang diminta untuk tidak mudik.

"Karena itu saya minta percepatan program social safety net (jaring pengaman sosial) yang memberikan perlindungan sosial di sektor informal, para pekerja harian maupun program insentif ekonomi bagi usaha mikro usaha kecil betul-betul dilaksanakan di lapangan," ujar Jokowi.

"Sehingga para pekerja informal, buruh harian, pedangang asongan, semuanya bisa memenuhi kebutuhan dasarnya sehari-hari," lanjut dia.(*)