Jokowi Targetkan Mei Kurva Covid-19 Turun, Mardani: Sulit Kalau Moda Trasportasi Malah Dibuka

TRIBUNNEWSBOGOR.COM -- Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengomentari pernyataan Presiden Jokowi soal kurva virus corona yang harus turun di bulan Mei 2020.

Menurut Mardani Ali Sera, hal itu akan sulit karena adanya beberapa kebijakan pemerintah yang bisa menghambat.

Ia pun menyebut, kurva Covid-19 akan turun jika pemerintah cepat dan tegas dalam menjalankan karantina.

Hal itu disampaikan oleh Mardani Ali Sera melalui akun Twitter-nya Rabu (6/5/2020).

Tampak Mardani Ali Sera mengomentari Tweet soal artikel berita di media sosial.

Artikel itu berisi pernyataan Jokowi soal targetnya agar kurva virus corona turun di bulan Mei.

Bahkan Jokowi mengatakan kalau hal itu harus terwujud dengan cara apapun.

Namun hal itu menurut Mardani Ali Sera, berbanding terbalik dengan kebijakan pemerintah.

Di antaranya yakni dengan membuka kembli moda transportasi di Indonesia.

Ia pun mengatakan kalau cara agar kurva virus corona turun yakni menjalankan karantina.

• Menhub Longgarkan Transportasi Saat Jokowi Ingin Relaksasi Juni, Yunarto : Logikanya Gak Nyambung

• UPDATE - Kasus Covid-19 Menjadi 12.438, Pasien Sembuh Bertambah 120 Orang

Dilansir dari Kompas.com, Jokowi menargetkan kurva penambahan pasien positif Covid-19 menurun pada Mei.

Hal itu disampaikan Jokowi saat membuka sidang kabinet melalui video conference, Rabu (6/5/2020).

"Target kita di Bulan Mei ini harus betul-betul tercapai, sesuai dengan target yang kita berikan yaitu kurvanya sudah harus turun. Dan masuk posisi sedang di Juni. Di Juli harus masuk posisi ringan. Dengan cara apapun," ujar Jokowi.

Ia mengatakan, semua pihak harus bekerja sama untuk mencapai target tersebut.

Karenanya, tak hanya Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 yang dibebani target itu, melainkan semua kementerian dan lembaga.

Bahkan, kata Jokowi, target tersebut juga harus dibebani kepada masyarakat dan dunia usaha untuk disiplin menerapkan protokol kesehatan demi memutus mata rantai penularan Covid-19.

"Itu dilakukan tidak hanya oleh Gugus Tugas tapi melibatkan seluruh elemen bangsa, jajaran pemerintahan, organisasi sosial kemasyarakatan, relawan, parpol, dan swasta. Ini harus diorkestrasi dengan baik," papar Jokowi.

"Saya yakin jika kita bersatu, jika kita disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan, semua rencana yang sudah kita siapkan yang lalu bisa mengatasi covid secepat-cepatnya," lanjut Presiden.

Menurut Mardani Ali Sera, target itu akan sangat sulit untuk dicapai.

• UPDATE Rabu 5 Mei 2020: Bertambah 120, Kini Ada 2.317 Pasien Sembuh dari Virus Corona

• Beda Pernyataan Budi Karya dan Jokowi, Sudjiwo Tedjo: Berarti Pemudik Tidak Dilarang Pulang Kampung?

"Kurva covid19 sulit turun jika:

- Pergerakan massa besar2an dari zona merah kezona hijau dlm bentuk pulkam/mudik

- PSBB yg direcoki sehingga tidak ketat

- moda transportasi yg akan dibuka

- datang TKA dari negara zona merah

Kurva turun jika pemerintah CEPAT & TEGAS dlm karantina," tulisnya.

Moda Transportasi Beroperasi Lagi

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, seluruh moda transportasi direncanakan kembali beroperasi mulai Kamis (7/5/2020) besok.

Menurut Budi, Kementerian Perhubungan ( Kemenhub) ditugaskan untuk menjabarkan Permenhub Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Mudik Idul Fitri Tahun 1441 Hijriah dan Surat Edaran dari Menko Perekonomian.

Inti dari penjabaran Permenhub dan Surat Edaran Menko Perekonomian itu adalah memberikan kelonggaran untuk moda transportasi kembali beroperasi.

"Dimungkinkan semua angkutan udara, kereta api, laut, bus untuk kembali beroperasi dengan catatan satu, harus menaati protokol kesehatan," kata Budi dalam rapat kerja dengan Komisi V secara virtual, Rabu (6/5/2020).

• Menhub Budi Karya Longgarkan Moda Transportasi, Demokrat : Pemerintah Tak Serius Tangani Covid-19

• Menhub Longgarkan Transportasi, Doni Monardo Bereaksi : Saya Tegaskan Mudik Tetap Dilarang !

"Rencananya operasinya mulai besok, pesawat dan segala macamnya dengan orang-orang khusus. Tapi enggak ada mudik," ujar Budi.

Budi mengatakan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) akan menyampaikan kriteria terkait siapa saja yang diperbolehkan untuk menggunakan moda transportasi tersebut selama larangan mudik.

"Yang kedua, BNPB akan memberikan kriteria. Di sini ada kriteria tertentu nanti BNPB sana kemenkes bisa menentukan dan bisa dilakukan," ujarnya.

Budi menambahkan, salah satu kriteria yang bisa menggunakan moda transportasi adalah pejabat negara seperti anggota DPR.

"Secara spesifik saya sampaikan bapak-bapak adalah petugas negara, pejabat negara, boleh melakukan movement sesuai tugasnya, tapi enggak ada mudik," ucapnya.

"Jadi beruntunglah bapak-bapak jadi anggota DPR mendapatkan itu. Termasuk kami melakukan perjalanan, sejauh itu untuk tugas negara," sambungnya.

Lebih lanjut, Budi mengatakan, aturan tersebut akan diumumkan pada Rabu siang ini.

Menurut dia, aturan tersebut akan dikoordinasikan dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.

"Untuk detailnya secara maraton nanti jam satu (13.00 WIB) saya dengan dirjen udara, besok dengan dirjen kereta api, darat dan laut agar penjabaran disampaikan ke khalayak," pungkasnya