Isi Surat Perintah Megawati Setelah Bendera PDIP Dibakar : Tempuhlah Jalur Hukum

Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengeluarkan surat perintah harian kepada kadernya di seluruh Indonesia tepat sehari setelah p

Editor: Ardhi Sanjaya
TRIBUN BALI/RIZAL FANANI
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnopurtri menyampaikan pidato politiknya dalam pembukaan Kongres ke-V PDI Perjuangan di Bali, Kamis (8/8/2019). Kongres yang akan berlangsung sampai hari Sabtu 10 Agustus 2019 tersebut selain mengagendakan pidato politik Megawati Soekarnoputri juga penyusunan kepengurusan partai. TRIBUN BALI/RIZAL FANANI 

TRIBUNNEWSBOGOR.COM -- Sehari setelah pembakaran bendera PDIP di depan Gedung DPR RI, Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri bereaksi.

Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengeluarkan surat perintah harian kepada kadernya di seluruh Indonesia tepat sehari setelah peristiwa pembakaran bendera partainya.

Diketahui, massa terjun melakukan aksi demo di depan DPR untuk menolak Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP).

Dalam aksi itu, disebut ada pembakaran bendera PKI yang juga disusul pembakaran bendera partai PDIP.

Surat yang ditandatangani Megawati itu meminta agar kader PDIP bersiap siaga, namun tetap mengedepankan proses hukum dalam kasus pembakaran bendera.

Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto telah mengkonfirmasi kebenaran bahwa surat itu dikeluarkan oleh Megawati.

"Ya benar ibu ketua umum mengeluarkan surat perintah," ujar Hasto, dalam keterangan tertulisnya, Kamis (25/6/2020).

Tangkap layar video pembakaran bendera PDIP dan PKI
Tangkap layar video pembakaran bendera PDIP dan PKI ((Twitter @ulinyusron))

Berikut surat perintah dari Megawati bagi seluruh kader PDIP di Tanah Air :

SURAT PERINTAH HARIAN
KETUA UMUM PDI PERJUANGAN

Merdeka !!!

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan adalah Partai yang sah dan dibangun melalui sejarah panjang serta berakar kuat pada sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, melalui Partai Nasional Indonesia yang didirikan oleh Bung Karno pada tanggal 4 Juli 1927.

PDI Perjuangan juga memiliki sejarah panjang di dalam memerjuangkan hak demokrasi rakyat, meskipun membawa konsekuensi di kuyo-kuyo, di pecah belah, dan puncaknya penyerangan kantor Partai pada tanggal 27 Juli 1996.

Meskipun demikian dalam perjalanannya, PDI Perjuangan tetap dan selalu akan menempuh jalan hukum. PDI Perjuangan akan terus mengobarkan elan perjuangan bagi dedikasi Partai untuk Rakyat, Bangsa, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Atas dasar hal tersebut, sebagai Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan saya tegaskan bahwa PDI Perjuangan tidak pernah memiliki keinginan untuk memecah belah bangsa sebab kita adalah pengikut Bung Karno yang menempatkan Pancasila sebagai suluh perjuangan bangsa.

Terus rapatkan barisan!
Tempuhlah jalan hukum, perkuat persatuan dengan rakyat,
karena rakyatlah cakrawati Partai.

Halaman
1234
Sumber: Tribunnews.com
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved