Breaking News:

Hukuman Djoko Tjandra Bisa Lebih Berat dari Sebelumnya, Mahfud MD: yang Melindungi Harus Dipidanakan

Menurut Mahfud MD, Djoko Tjandra bisa dihukum lebih berat dari sebelumnya dan pejabat yang melindungi harus siap dipidanakan.

KOMPAS.com/ACHMAD NASRUDIN YAHYA
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menunjukan dokumen dari BEM UI. 

Setelah hukuman dijatuhkan, Djoko Tjandra tidak kunjung memenuhi panggilan kejaksaan.

Mengutip Harian Kompas, 23 Juni 2009, justru pengacara Djoko Tjandra saat itu, OC Kaligis, yang datang ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.

Saat itu, OC Kaligis mewakili kliennya, mengajukan permintaan penundaan eksekusi terhadap putusan Peninjauan Kembali (PK) dari Mahkamah Agung selama sebulan.

Kliennya meminta eksekusi ditunda dengan alasan sedang menyelesaikan bisnisnya di beberapa negara.

Menanggapi permintaan OC Kaligis itu, Kepala Kejari Jaksel Setia Untung Arimuladi menyatakan akan mempelajarinya lebih dulu.

"Secepatnya kami akan bersikap," katanya.

Diberitakan Harian Kompas, 19 Juni 2009, pada 10 Juni 2009 malam, Joko Tjandra terbang ke Papua Nugini menggunakan pesawat carteran dari Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta.

MA pun didesak untuk menyelidiki dugaan bocornya putusan peninjauan kembali kasus korupsi ini hingga menyebabkan terpidana kabur.

Hukuman Bisa Lebih Lama

Menurut Mahfud MD, hukuman yang akan diberikan ke Djoko Tjandra saat ini bisa lebih dalam dari hukuman sebelumnya.

Soroti Kasus Djoko Tjandra, Aktivis Bogor Raya Apresiasi Kerja Kepolisian

Putri Bungsu Sebut Sapardi Djoko Damono Meninggal karena Infeksi Paru-paru

Halaman
1234
Penulis: Vivi Febrianti
Editor: khairunnisa
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved