Demo Tolak Omnibus Law
Ridwan Kamil Temui Pendemo di Gedung Sate, Mahasiswa hingga Buruh Teriak saat Kang Emil Ucap 2 Poin
Ridwan Kamil juga berujar bahwa Pemerintah Jabar akan meminta Jokowi untuk menerbitkan Perpu pengganti UU.
Penulis: khairunnisa | Editor: Ardhi Sanjaya
1. Penyederhanaan perizinan tanah
2. Persyaratan investasi
3. Ketenagakerjaan
4. Kemudahan dan perlindungan UMKM
5. Kemudahan berusaha Dukungan riset dan inovasi
6. Administrasi pemerintahan
7. Pengenaan sanksi Pengendalian lahan
8. Kemudahan proyek pemerintah
9. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)
Sementara itu, seperti diberitakan Kompas.com, Selasa (6/10/2020) UU Cipta Kerja, yang baru saja disahkan, terdiri atas 15 bab dan 174 pasal.
Di dalamnya mengatur berbagai hal, mulai dari ketenagakerjaan hingga lingkungan hidup.
Dampak bagi buruh Kompas.com mencatat beberapa pasal-pasal bermasalah dan kontroversial dalam Bab IV tentang Ketenagakerjaan UU Cipta Kerja.
1. Kontrak tanpa batas (Pasal 59)
UU Cipta Kerja menghapus aturan mengenai jangka waktu perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) atau pekerja kontrak.
Pasal 59 ayat (4) UU Cipta Kerja menyebutkan, ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaan, jangka waktu dan batas waktu perpanjangan perjanjian kerja waktu tertentu diatur dengan Peraturan Pemerintah.