Larangan Mudik

Larangan Mudik Masih Berlaku sampai Hari Ini, SIKM dan Pengetatan Perjalanan Tetap Dilakukan

Ketentuan masa berlaku SIKM memang diatur hanya pada masa larangan mudik Lebaran pada 6-17 Mei 2021.

Penulis: Vivi Febrianti | Editor: Yuyun Hikmatul Uyun
TribunnewsBogor.com/Lingga Arvian Nugroho
Menindak lanjuti kebijakan pemerintah pusat terkait larangan mudik, Satgas Covid-19 Kota Bogor membentuk tim hadang untuk menghalau masyarakat yang nekat mudik. 

Itu artinya aturan pada periode larangan mudik masih berlaku meski libur Lebaran tahun ini telah selesai.

Semua pergerakan moda transportasi darat, laut, udara, dan kereta pun tetap dibatasi.

Pos pemeriksaan dan penyekatan masih diadakan untuk mengecek syarat bagi pelaku perjalanan yang dikecualikan pada masa larangan mudik.

Hal tersebut tertuang dalam Surat Edaran Satgas Nomor 13 Tahun 2021 dari Satgas Penanganan Covid-19 tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri tahun 1442 Hijriah dan Upaya Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Selama Bulan Suci Ramadhan 1442 Hijriah.

Selain itu diatur pula dalam Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Idul Fitri 1442 H/Tahun 2021 Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19.

Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati beberapa waktu lalu sempat mengingatkan bahwa larangan mudik Lebaran masih berlaku hingga 17 Mei 2021.

Baca juga: Menhub Sebut Lebih dari 1,5 Juta Orang Telah Mudik Selama Lebaran 2021

Baca juga: Polisi Akan Datangi Rumah Warga yang Lolos Mudik Lebaran 2021, Ini Aturannya

Oleh sebab itu, ia mengimbau masyarakat untuk membatasi perjalanan.

"Kami sekali lagi mengingatkan kepada seluruh anggota masyarakat, bahwa sesuai SE 13/2021 dan Permenhub 13/2021, masih berlaku ketentuan peniadaan mudik sampai 17 Mei 2021. Jadi semua ketentuan yang ada di aturan-aturan tadi masih berlaku, yakni kegiatan mudik tetap dilarang dan dilakukan pembatasan aktivitas masyarakat, termasuk pembatasan transportasi," ujarnya dalam konferensi pers secara virtual pada Kamis (13/5/2021) lalu.

Adapun berdasarkan beleid tersebut, memang diatur pula pengecualian bagi masyarakat dengan tujuan khusus atau mendesak untuk melakukan perjalanan lintas daerah saat masa larangan.

Tetapi perjalanan itu wajib dilengkapi surat izin keluar masuk ( SIKM).

Kelompok masyarakat yang masih diperbolehkan melakukan perjalanan saat masa larangan yakni yang memiliki kepentingan pekerjaan atau perjalanan dinas.

Ini berlaku bagi ASN, pegawai BUMN/BUMD, Polri, TNI, dan pegawai swasta.

Selain itu, diperbolehkan pula bagi ibu hamil yang membutuhkan pelayanan kesehatan dengan pendampingan maksimal 1 orang dan bagi ibu bersalin dengan pendampingan maksimal 2 orang.

Serta ada pengecualian bagi orang dengan keperluan mendesak, seperti kunjungan keluarga yang sakit atau kunjungan duka anggota keluarga yang meninggal dunia. Pengecualian diberlakukan pula bagi pelayanan kesehatan darurat dan layanan distribusi logistik.

Halaman
1234
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved