Bima Arya Bina 40 Kepala Sekolah SMP di Kota Bogor Jelaskan Pendidikan Anti Korupsi

TRIBUNNEWSBOGOR.COM -- Wali Kota Bogor, Bima Arya bersama Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bogor, Sekti Anggraini memberikan pengarahan dan pembinaan anti korupsi bagi para kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri dan Swasta di SMP Negeri 19 Kota Bogor, Kelurahan Ciparigi, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, Jumat (19/11/2021).

Pengarahan dan pembinaan ini dalam rangka penguatan implementasi pendidikan anti korupsi di sekolah berdasarkan Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 28 Tahun 2019.

Kepada 40 kepala sekolah yang menjadi peserta kegiatan, Bima Arya menegaskan salah satu pagar pencegahan korupsi adalah keluarga, utamanya anak-anak.

Dia juga menyampaikan salah satu program KPK dalam rangka pencegahan korupsi dengan melibatkan para ibu dengan memberikan materi dari KPK, kemudian para ibu bisa menyampaikan kepada anak-anak.

Namun disisi lain diakuinya tidak mudah untuk mendidik anak-anak agar paham dan mampu membedakan mana halal atau haram, boleh atau tidak.

Dibutuhkan pendekatan atau cara khusus agar anak-anak mampu memahaminya.

Bima Arya menyebutkan, ada dua cara yang bisa dilakukan dalam memberikan pendidikan dan pemahaman anti korupsi kepada para siswa, yaitu lewat tulisan dan yang paling efektif melalui keteladanan.

"Diperlukan cara - cara yang dekat dengan anak, harus dengan contoh-contoh yang sederhana. Ilmu yang diwariskan tidak hanya melalui tulisan tetapi bisa juga dengan keteladanan," katanya.

Sebab kata dia, melalui keteladanan mengajarkan dan memberikan contoh kepada para siswa harus selaras antara kata dan perbuatan dalam keseharian

Wali Kota mengapresiasi Kejari Bogor dan jajaran atas upayanya yang lebih memilih untuk masuk ke wilayah preventif tidak hanya represif dalam pencegahan korupsi.

Kajari Kota Bogor, Sekti Anggraini menjelaskan, dalam rangka pencegahan korupsi dan penegakan hukum, ada tiga sifat penegakan hukum yang dilakukan yaitu edukatif, preventif dan represif.

"Edukatif dilaksanakan dengan berkunjung ke sekolah, memberikan penyuluhan hukum kepada para siswa dan warga sekolah secara umum.

Preventif atau pencegahan, dilaksanakan dalam bentuk pendampingan hukum.

Kepala sekolah bisa menjadi salah satu subjek yang mengajukan bantuan dalam konteks pencegahan," kata Sekti.

Sementara khusus untuk represif menjadi hal terakhir yang dilakukan jika tindakan pertama dan kedua tidak memberikan hasil.