Pengajuan Anggaran Ditolak, Dua Program Unggulan Anies Baswedan Terancam Gagal Dijalankan
Anies Baswedan tak punya cukup kekuatan politik di parlemen untuk melancarkan programnya. Sehingga program tersebut terancam gagal dijalankan
lihat foto
TRIBUNNEWSBOGOR.COM - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mendapatkan jegalan serius dari DPRD DKI, dua program yang dicanangkan terancam gagal dijalankan pada 2022 mendatang.
Pengajuan anggaran dua kegiatan ini ditolak DPRD saat pembahasan Rancangan APBD DKI Jakarta 2022.
Anies tak punya cukup kekuatan politik di parlemen untuk melancarkan programnya.
Kedua program tersebut ialah pembuatan sumur resapan dan pembangunan tempat pengolahan sampah Intermediate Treatment Facility (ITF) di kawasan Sunter, Jakarta Utara.
Program Sumur Resapan
Pembuatan sumur resapan merupakan salah satu program andalan Gubernur Anies Baswedan dalam mengatasi banjir yang kerap melanda ibu kota.
Baca juga: Bantah Dukung Anies Baswedan Jadi Capres 2024, SC Reuni 212 : Itu Hanya Isu
Namun, program ini belakangan menjadi sorotan dan dianggap tidak efektif dalam mengatasi banjir Jakarta.
Anggaran sumur resapan Rp122 miliar yang diajukan Pemprov DKI pada APBD 2022 pun akhirnya dicoret DPRD.
Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah, mengatakan, anggaran tersebut dinolkan berdasarkan hasil pembahasan di Badan Anggaran (Banggar) saat rapat dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov DKI.
"Saat finalisasi atau pembahasan anggaran dengan TAPD banyak komplain dari anggota Banggar."
"Bahwa ada beberapa titik menurut mereka pembangunan sumur resapan ini tidak efektif yang akhirnya diputuskan oleh banggar di nol kan," ucapnya, Rabu (1/12/2021).
Baca juga: Ingin Elektabilitas-nya Terus Naik, Gerakan Arek Sroboyo Nyatakan Dukung Anies di Pilpres 2024
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Nova Harivan Paloh mengatakan keputusan penghapusan satu di antara program unggulan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ini telah diketuk palu saat Rapat Badan Anggaran (Banggar) yang berlangsung pada Rabu (25/11/2021) lalu.
"Di nol kan dari forum banggar kemarin.
Kalau di komisi kan kita sudah kurangi jadi Rp120 miliar.
Kalau di banggar besar, kesepakatan terakhir akhirnya di nol kan," jelasnya.
