Berharap Jadi Lebih Baik, Anggota DPRD Minta Dirut PDJT yang Baru Lakukan Audit Secara Menyeluruh
Biskita Trans Pakuan dengan layanan Bus Rapid Transit (BRT) sudah tiga minggu lebih mengaspal di Kota Bogor.
Penulis: Lingga Arvian Nugroho | Editor: Vivi Febrianti
Laporan Wartawan TribunnewsBogor.com, Lingga Arvian Nugroho
TRIBUNNEWSBOGOR.COM, BOGOR TENGAH - Biskita Trans Pakuan dengan layanan Bus Rapid Transit (BRT) sudah tiga minggu lebih mengaspal di Kota Bogor.
Keberadaan layanan Biskita Trans Pakuan ini juga tidak lepas dari dukungan pemerintah pusat melalui lelang penyedia layanan angkutan umum di wilayah Jabodetabek dengan skema buy the service (BST) tahun anggaran 2021, dari APBN Kementerian Perhubungan melalui satuan kejar Badan Pengelola Jasa Transportasi Jabodetabek (BPTJ) di Kota Bogor.
Perusahaan Daerah Jasa Transportasi (PDJT) Kota Bogor berhasil memenangkan lelang tersebut yang kemudian bersama konsorsium PDJT Lorena dan Kodjari menghadirkan armada Biskita Trans Pakuan, serta sarana dan prasarana penunjang layanan BRT dengan standar layanan minimal yang sudah ditentukan.
Dari sisi penataan sistem transportasi, keberadaan Biskita Trans Pakuan membawa harapan baru untuk program transportasi massal di Kota Bogor.
Namun bagaimanakah dengan kondisi PDJT ke depan?
Hal itu yang juga menjadi perhatian oleh banyak pihak agar perusahaan plat merah tersebut juga bisa kembali maju dengan adanya Biskita Trans Pakuan ini.
Pemerintah Kota Bogor melalui Panitia seleksi (Pansel) melakukan penjaringan Dirut PDJT yang baru.
Karena sudah bertahun tahun PDJT dijabat oleh pelaksana tugas (Plt).
Setelah melalui tahap seleksi, Lies Permana Lestari dipilih menjadi Dirut PDJT.
Mantan Direktur Pengembangan Bisnis PT Sarinah itu dilantik menjadi Dirut PDJT oleh Bima Arya Sugiarto beberapa waktu lalu.
Namun berbeda dari perusahaan lainnya, PDJT bisa dikatakan belum dalam kondisi baik.
Sehingga Dirut PDJT yang baru ini juga memiliki tantangan untuk menyelesaikan Pekerjaan Rumah (PR) PDJT yang masih menumpuk.
Melihat kondisi PDJT saat ini Anggota DPRD Kota Bogor Fraksi PPP, Akhmad Saeful Bahri pun ikut mengingatkan bahwa ada banyak hal yang harus segera diinventarisir oleh Dirut PDJT yang baru untuk melakukan langkah-langkah perbaikan perusahaan plat merah ini.
Yang perlu dipelajari kata ASB adalah terkait Perda PMP yang berkaitan dengan modal dasar.
