Berharap Jadi Lebih Baik, Anggota DPRD Minta Dirut PDJT yang Baru Lakukan Audit Secara Menyeluruh

Kemudian selanjutnya adalah status 10 bus bantuan dari Kementerian Perhubungan yang dihibahkan kepada dinas yang kemudian digunakan oleh PDJT untuk melayani trayek Cidangiang - Belanova

"Yang harus dipelajari adalah apakah pembukaan koridor yang ada dengan bus bantuan pusat ini dibenarkan tanpa merevisi perda PMPnya, kemudian setelah ada BRT ini bus tersebut dikemanakan dan menjadi aset siapa," katanya, Senin (6/12/2021).

Karena, menurut anggota DPRD Dapil Bogor utara ini modal dasar PDJT hingga saat ini adalah berupa cash money dan barang.

"Tentunya, ini berbeda dengan BUMD lainnya yang berupa cash, ini perlu menjadi catatan, kalau masih mengunakan Perda lama untuk PDJT dalam hal operasional dan perda PMP untuk modal dasarnya," ujarnya.

Bukan tanpa sebab hal itu dipertanyakan, karena kata ASB hal itu didasari karena perubahan menjadi perumda sampai saat ini masih dalam proses pembahasan.

"Dan oleh karena itu modal dari luar belum boleh masuk kalau sudah Perumda maka, 51 : 49 proporsinya baru kita bicara konsorsium, sekarangkan masih BUMD , 100 persen," ujarnya.

Untuk itu kata ASB Ia menyarankan agar Dirut PDJT yang baru melakukan audit secara menyeluruh ditubuh PDJT.

Sehingga keberlangsungan PDJT bisa berjalan secara simultan kearah yang lebih baik.

"Jangan sampai, malah seperti sebelumnya minimal paling tahan cuma satu tahun," katanya.