‘Mengawal Reformasi Perlindungan Sosial Rakyat Miskin’, Bima Arya: Bermuhasabah dan Terus Evaluasi

Bahkan, ada Pak RT meninggal karena Covid. Padahal keluarganya sedang susah, beliau tidak mendata sebagai warga yang berhak menerima bantuan karena takut dianggap menyalahgunakan kewenangan.

Sampai meninggalnya beliau, anak istrinya tidak dapat bantuan. Kasian juga ada RT/RW yang seperti itu, tapi ada juga RT/RW yang tidak maksimal.

Ini tugas Pak Lurah nanti memonitor itu,” tandasnya.

Sementara itu, Sekjen SPRI Dika Moehammad mengatakan, pihaknya bersama beberapa organisasi masyarakat sipil sedang menggagas upaya perbaikan perlindungan sosial untuk rakyat miskin.

“Gagasan itu melalui pendekatan akuntabilitas sosial atau bagaimana melibatkan masyarakat atau publik.

Misalnya, pada bulan Mei 2021 lalu kami melakukan pendataan independen terhadap keluarga miskin yang tidak mendapatkan program keluarga harapan.

Padahal mereka layak. Hasilnya, pada saat itu ada sekitar 600-700 kepala keluarga sudah pernah kami komunikasikan dengan Dinsos untuk diproses ke dalam DTKS.

Alhamdulillah laporan pengaduan yang kami terima telah kami laporkan ke Dinas Sosial Kota Bogor dan bisa ditanggapi dengan baik, berbeda dengan beberapa wilayah lain,” terang Dika.

Menurutnya, Forum Aspirasi Warga ini ini bertujuan untuk menjembatani masyarakat dengan pemerintah kota agar bisa bicara langsung menyampaikan aspirasinya dalam hal ini aspirasi terkait perbaikan program perlindungan sosial.

“Sebagaimana kita tahu saat ini mencuat masalah tentang ketidakakuratan data, kemudian soal proses pendistribusian yang bermasalah dan lain sebagainya.

Harus ada perbaikan. Untuk itu, kami merekomendasikan agar membuka ruang partisipasi untuk warga secara luas, meskipun tidak ada mandat dari peraturan.

Warga juga, khususnya RT/RW harus aktif membangun hubungan dengan perangkat pemerintahan serta kapasitas kemampuan advokasi warga perlu ditingkatkan,” pungkasnya.(*)