Pemerintah Terbitkan 14 Aturan Turunan UU HPP, Ini Rinciannya
Penerbitan PMK tersebut diharapkan dapat memudahkan Wajib Pajak dalam memahami dan melaksanakan amanat terkait kebijakan pada UU HPP
lihat foto
Pokok pengaturan PMK tersebut adalah sebagai berikut:
a. Dalam hal Pedagang LN atau Penyedia Jasa LN melakukan transaksi dengan Pembeli Barang dan/atau Penerima Jasa melalui Penyelenggara PMSE LN atau Penyelenggara PMSE DN, PPN yang terutang atas pemanfaatan BKP tidak berwujud dan/atau JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean tersebut, dipungut, disetorkan, dan dilaporkan oleh Pedagang LN, Penyedia Jasa LN, Penyelenggara PMSE LN, atau Penyelenggara PMSE DN yang ditunjuk sebagai Pemungut PPN
PMSE; dan menerbitkan commercial invoice, billing, order receipt, atau dokumen sejenis.
b. Tarif PPN adalah sebesar 11%, yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022; dan 12%, yang mulai berlaku pada saat diberlakukannya penerapan tarif PPN Pasal 7 ayat (1) huruf b UU PPN.
4. PMK Nomor 61/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Kegiatan Membangun Sendiri.
Pokok pengaturan PMK tersebut adalah sebagai berikut:
a. Termasuk dalam pengertian KMS yaitu kegiatan membangun yang menambah luas bangunan yang sudah ada sebelumnya; dan kegiatan membangun bangunan oleh pihak lain bagi orang pribadi atau badan namun Pajak Pertambahan Nilai atas
kegiatan tersebut tidak dipungut oleh pihak lain.
b. PPN Terutang (besaran tertentu) = (20% x Tarif PPN sesuai Pasal 7 ayat (1)) x DPP.
Tarif PPN sesuai Pasal 7 ayat (1) adalah sebesar 11% yang mulai berlaku tanggal1 April 2022; dan 12% yang mulai berlaku pada saat diberlakukannya penerapan tarif tersebut.
c. DPP PPN KMS yaitu berupa nilai tertentu sebesar jumlah biaya yang dikeluarkan dan/atau yang dibayarkan untuk membangun bangunan untuk setiap masa pajak sampai dengan bangunan selesai, tidak termasuk biaya perolehan tanah.
d. PPN atas KMS yg telah disetor dapat dikreditkan sepanjang memenuhi ketentuan pengkreditan pajak masukan dan pengisian SSP.
5. PMK Nomor 62/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Liquified Petroleum Gas Tertentu.
Pokok pengaturan PMK tersebut adalah sebagai berikut:
a. Atas bagian harga yang disubsidi, PPN dibayar oleh Pemerintah. Adapun bagian harga tidak disubsidi, PPN dibayar oleh pembeli.
b. PPN yang terutang atas penyerahan bagian harga yang tidak disubsidi:
1) pada titik serah badan usaha dihitung menggunakan Dasar Pengenaan Pajak
berupa Nilai Lain; dan
