Hari Senin BEM SI Bakal Demo Besar-besaran Tagih Janji Jokowi, Mahasiswa Tuntut 6 Polemik Bangsa
Ihwal lokasi penyampaian aksi, Luthfi menyebut akan dilakukan di sekitar kawasan Patung Kuda, tepatnya di depan Monas, Jakarta Pusat.
lihat foto
Zulpan mengatakan pada prinsipnya seluruh kegiatan penyampaian pendapat di muka umum harus mendapatkan izin dari kepolisian.
Selain itu, panitia atau penyelenggara aksi harus menyampaikan pemberitahuan aksi maksimal 3x24 jam sebelum hari H.
"Namun sampai saat ini kami tidak terima dari kelompok manapun. Baik itu permohonan untuk sampaikan penyampaian pendapat di muka umum atau kegiatan yang mengakomodir jumlah massa yang besar," ujar Kombes Endra Zulpan.
Zulpan menegaskan jika kegiatan unjuk rasa tidak mengantongi izin kepolisian, kegiatan itu dapat dibubarkan.
"Segala jenis kegiatan menyampaikan pendapat di muka umum yang tanpa memiliki dasar pemberitahuan di kepolisian sesuai dengan UU yang berlaku ini dapat dibubarkan oleh aparat," kata Kombes Endra Zulpan.
Zulpan pun meminta agar masyarakat tidak mudah terprovokasi seiring beredarnya pesan atau poster di media sosial.
Terlebih dengan seruan demo serentak 11 April mendatang.
Baca juga: Demo di Depan Kemendagri, Ratusan Mahasiswa Dibawa ke Polda Metro Jaya
Ia mengimbau warga untuk fokus dalam menjalankan ibadah di bulan Ramadan.
"Terkait flyer-flyer yang di media sosial saat ini yang mengajak kelompok-kelompok elemen masyarakat untuk turun demo pada 11 April ini di Jakarta, Polda Metro ingin sampaikan bahwa agar tidak mudah dan percaya dengan ajakan tersebut," kata Kombes Endra Zulpan.
Selain di Jakarta, aksi unjuk rasa juga digelar di sejumlah daerah di Indonesia.
Di Bogor, Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Bogor menggelar unjuk rasa di Istana Bogor, pada Jumat (8/4/2022) kemarin.
Aksi unjuk rasa yang diiniasi BEM se-Bogor ini membawa tagline 'Bogor Menggugat Istana'.
Koordinator BEM Se Bogor Rizki Nuria Sury Altar menjelaskan, aksi ini membawa lima tuntutan utama.
Lima tuntutan itu, sambung Rizki, ditujukan kepada Presiden Joko Widodo.
"Kami membawa lima tuntutan utama. Pertama, Jokowi harus buka suara terkait isu tiga periode, kedua kenaikan BBM, ketiga hapus UU terkait IKN, kemudian isu pajak, dan kelangkaan bahan-bahan pokok kebutuhan," kata Rizki dikutip dari Tribun Bogor, Jumat (8/4/2022).
