PPS Ditjen Pajak RI Bikin Tenang, Kini yang Belum Bikin Laporan SPT Bisa Memanfaatkannya

Penyuluhan Pajak Ahli Muda Kanwil DJP Jawa Barat III, Lala Krisnalia menilai Program Pengungkapan Sukarela (PPS), wajib dilakukan masyarakat.

TribunnewsBogor.com/Siti Fauziah Alpitasari
live mengenai program pengungkapan sukarela PPS di gedung Kanwil DJP Jawa Barat III, Jumat (10/6/2022). 

Laporan Wartawan Tribunnewsbogor.com, Siti Fauziah Alpitasari

TRIBUNNEWSBOGOR.COM, BOGOR TENGAH - Penyuluhan Pajak Ahli Muda Kanwil DJP Jawa Barat III, Lala Krisnalia menilai Program Pengungkapan Sukarela (PPS), wajib dilakukan masyarakat.

Lala mengatakan, Program pengungkapan sukarela merupakan pemberian kesempatan kepada wajib pajak untuk mengungkapkan atau melaporkan kewajibannya yang belum dipenuhi melalui pembayaran pajak penghasilan berdasarkan pengungkapan hartanya.

Lebih lanjut, Lala Menegaskan hal itu sudah tertuang dalam UU no 7 tahun 2021, tentang harmonisasi per pajakan.

“Lalu ada dua kebijakan PPS, kebijakan I itu untuk wajib pajak badan/orang pribadi peserta pengampunan pajak atas harta yang diperoleh hingga tahun 2015 yang beli
Dilaporkan dalam program pengampunan pajak,” tutur Penyuluhan Pajak Ahli Muda Kanwil DJP Jawa Barat III, Lala Krisnalia kepada Tribunnews Bogor.com, Jumat (10/6/2022).

Lanjut Lala, Kebijakan II untuk kewajiban pajak orang pribadi saja yang memiliki harta dengan tahun 2016-2029 dan belum dilaporkan dalam SPT tahunan tahun pajak 2020.

“Untuk tarif nya Kebijakan I 6 % untuk harta bersih yang dialihkan ke dalam negeri yang diinvestasikan pada SBN/Hilirisasi/Renewable Energi, 8 % untuk harta bersih yang dialihkan ke dalam negeri, dan 11 % untuk harta bersih yang tidak dialihkan ke dalam negeri,” terangnya.

Tarif PPh final program Kebijakan II yakni 12 % untuk harta bersih yang dialihkan ke dalam negeri yang diinvestasikan pada SBN/Hilirisasi/Renewable Energi, 14 % untuk harta bersih yang dialihkan ke dalam negeri, dan 18 % untuk harta bersih yang tidak dialihkan ke dalam negeri.

Adapun manfaat dari PPS ini menurut Lala, untuk wajib pajak yang mengikuti PPS itu tidak akan dikenakan sanksi yang cukup besar yakni 30 % ditambah 200.(*)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved