Info DPRD Kota Bogor

Bima Arya Sampaikan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2021, DPRD Kota Bogor Kasih 11 Poin Catatan

Atang Trisnanto menyampaikan sejumlah hal krusial dalam Raperda dan Raperwal terkait pelaksanaan APBD tahun 2021.

Editor: Yudistira Wanne
dok DPRD Kota Bogor
Ketua DPRD Kota Bogor, Atang Trisnanto. Atang Trisnanto menyampaikan hasil dari Raperda yang diselenggarakan, Kamis (23/6/2022). 

TRIBUNNEWSBOGOR.COM - Pemerintah Kota Bogor telah menyampaikan Raperda dan Raperwal tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (PP-APBD) tahun anggaran 2021 pada rapat Paripurna, Kamis (23/6/2022).

Penyampaian dilakukan langsung oleh Wali Kota Bogor, Bima Arya dan diterima oleh Ketua DPRD Kota Bogor, Atang Trisnanto bersama Wakil Ketua 1 Jenal Muttaqin, Wakil Ketua 2 Dadang Iskandar Danubrata, dan Wakil Ketua 3 Eka Wardhana.

Dalam rapat paripurna yang digelar secara langsung, Atang menyampaikan bahwa Rancangan Peraturan Daerah ( Raperda) PP-APBD 2021 selanjutnya akan dibahas secara mendalam melalui alat kelengkapan dewan (AKD) DPRD Kota Bogor sampai kurang lebih sebulan kedepan.

“Berdasarkan hasil penyampaian yang dilakukan oleh Wali Kota. Kami di DPRD Kota Bogor akan membahas Raperda PP-APBD 2021 ini secara mendalam. Mengevaluasi serapan dan pelaksanaan APBD. Mengukur output maupun outcome yang dihasilkan. Serta mendalami kenapa banyak anggaran yang tidak terserap, padahal giat pembangunan dibutuhkan oleh masyarakat,” jelas Atang.

Dalam kesempatan tersebut, seluruh fraksi di DPRD Kota Bogor menyampaikan pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Bogor yang dibacakan oleh juru bicara Heri Cahyono.

Dalam pandangan umum fraksi-fraksi, Heri Cahyono menerangkan terdapat 11 pointer yang menjadi catatan bagi fraksi-fraksi DPRD Kota Bogor.

Terkait pendapatan daerah, pria yang akrab disapa HC ini menerangkan bahwa Pemkot Bogor harus lebih optimal dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

Disamping, DPRD Kota Bogor juga menuntut Pemkot Bogor untuk melakukan digitalisasi dalam segi pendapatan dair pajak atau retribusi.

“Dengan demikian, diharapkan terdapat proyeksi kenaikan Pendapatan Asli Daerah yang lebih transparan dan akuntable,” ujar HC.

Lalu, dari segi belanja daerah, fraksi-fraksi DPRD Kota Bogor menyoroti tingginya angka Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) pada tahun berjalan.

Halaman
12
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved