Akhirnya Terjawab, Ini Maksud Pernyataan Mahfud MD Soal Kerajaan Sambo di Polri : Saling Sandera

Atas hal tersebut, Mahfud MD meminta kekuasaan seperti itu harus dihentikan agar tak terjadi tumpang tindih dalam penyelesaian kasus.

"Kenapa ini tidak dipisah saja, kaya kita buat trias politika itu yang meriksa dan yang menyelidiki beda," tuturnya.

Mabes dalam Mabes

Sementara itu, Mahfud MD menjelaskan mabes dalam mabes tak terlepas dari saling sandera.

"Seperti ada yang saling sandera, kemudian Bharada E di bawah penguasaan orang yang berkepentingan. Kemudian yang harus diperiksa dan harus memeriksa itu orangnya jabatannya beda."

"Maka Kompolnas mengusulkan bedol deso. Bedol deso itu artinya buang dulu orang-orang di situ. Dan ternyata jalan kan sesudah dipindahkan," kata Mahfud MD di acara Kompas Petang Kompas TV, Minggu (7/8/2022).

Baca juga: Kamaruddin Simanjuntak Ragukan Hasil Autopsi Kedua Brigadir J, Kuasa Hukum: Kok Bisa Menyimpulkan?

Menurutnya, berbagai kepentingan di Mabes Polri perlu segera diselesaikan agar tidak menyandera kepentingan bersama yaitu tugas pokok Polri.

"Yang kedua (psiko) politisnya saya kira ramailah. Para pengamat menyebut di Mabes Polri itu ada sub-Mabes, sub-Mabes, yang saling bersaing, mau saling menyandera dan saling menyerang dan sebagainya. Nah itu yang harus diselesaikan," ujarnya.

DPR Tak Pasif

Terkait dengan politik di tubuh Polri, Mahfud MD menilai DPR acuh tak acuh.

Padahal, kata Mahfud MD, pasifnya DPR justru seolah membiarkan masalah psikopolitik di Mabes Polri.

Baca juga: Perlakuan Baik Putri Candrawathi ke Brigadir J Terungkap, Pengacara Syok Istri Sambo Berubah Kejam

"Selama ini, misalnya, saya katakan psikopolitisnya. Semua heran kenapa kok DPR semua diam ini kan kasus besar, biasanya kan ada apa, paling ramai manggil, ini mana enggak ada tuh."

"Itu bagian dari psikopolitis. Politis adanya mabes di dalam mabes itu yang punya aliansi sendiri-sendiri," kata Mahfud MD.(*)