Harga BBM Naik Terus Mendapat Penolakan di Kota Bogor, Ketua DPRD Cari Solusi untuk Ringankan Beban
Kali ini massa aksi dari PKS menggelar demo menolak kenaikan harga BBM di Kota Bogor.
Penulis: Rahmat Hidayat | Editor: Vivi Febrianti
lihat foto
Laporan Wartawan TribunnewsBogor.com, Rahmat Hidayat
TRIBUNNEWSBOGOR.COM, TANAH SAREAL - Gelombang massa aksi penolakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di Kota Bogor terus berlangsung.
Teranyar, gelombang massa aksi yang dikomandoi oleh elemen mahasiswa berhasil menjebol pagar gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor pada hari kemarin, Jumat (9/9/2022).
Aksi jebol pagar ini diketahui butut kekecewaan mahasiswa karena anggota DPRD tidak hadir seluruhnya untuk audiensi dengan mereka (mahasiswa).
Ketua DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto pun menyebut bahwa hal tersebut diluar prediksi dirinya.
Diakui olehnya, aksi jebol pagar ini merupakan dinamika eskalasi massa yang memang sebetulnya bisa dihindar dengan aksi unjuk rasa dengan tertib.
Atang pun berjanji akan menyampaikan dan mengumpulkan aspirasi masyarakat itu guna diteruskan ke DPR RI.
Bahkan, bersama Pemerinta Kota (Pemkot) Bogor, saat ini sedang dibahas kebijakan anggaran untuk meringankan dampak kenaikan harga BBM ini.
"Insyaallah kami di DPRD dan Pemkot Bogor saat ini sedang menyiapkan semua skema kebijakan anggaran, terutama di APBD agar program-program yang dikeluarkan dalam APBD nanti adalah program yang bisa membantu masalah inflasi akibat kenaikan harga BBM ini," kata Atang saat dijumpai TribunnewsBogor.com.
Skema kebijakan anggaran itu, sambung Atang, akan dirumuskan bersama guna meringangkan beban kenaikan ini.
Namun, Atang memberikan catatan, Pemerintah Pusat sepatutnya memikirkan hal ini.
Walaupun, sejatinya, saat ini pemerintah pusat sudah menganggarkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM kepada masyarakat.
"Kalau masalah acuan penggunaan BLT belum disampaikan kepada kami di dewan secara resmi dan tertulis. Namun, pada prinsipnya adalah kalau dilihat dari total anggaran, kami melihat bahwa Anggaran ini tidak akan efektif untuk membantu masyarakat yang kesusahan dan kesulitan akibat kenaikan harga BBM," ungkapnya.
Sebab, jika melihat jumlahnya, sambung Atang, tidak terlalu besar dan juga sasaran penerimaannya tidak banyak.
Sehingga, dirinya menyimpulkan, bahwa kenaikan BBM ini akan menimbulkan inflasi.
