Harga BBM Naik Terus Mendapat Penolakan di Kota Bogor, Ketua DPRD Cari Solusi untuk Ringankan Beban
Kali ini massa aksi dari PKS menggelar demo menolak kenaikan harga BBM di Kota Bogor.
Penulis: Rahmat Hidayat | Editor: Vivi Febrianti
"Makanya, sebenernya dari kemarin saya menyampaikan, seharusnya pemerintah pusat bisa memikirkan dampak serius akibat kenaikan bbm, ditengah rakyat sedang berusaha bangkit dari pandemi," ungkapnya.
Oleh sebab itu, disamping upaya penyusunan kembali anggaran oleh Pemkot Bogor dan DPRD, Atang menyarankan Pemerintah Pusat untuk menyusun kembali program yang prestisius dan memakan anggaran besar.
"Caranya ya menyusun kembali program-program yang prestisius dan memakan anggaran besar dan sifatnya tidak mendesak, untuk kemudian dialihkan pada penanganan masalah bbm.Contoh, IKN, kereta cepat, infrastruktur raksasa yang lain. Saya kira itu penting, tapi belum mendesak. Yang mendesak saat ini adalah mengatasi masalah kenaikan bbm," katanya.
"Karena kalau itu tidak dilakukan, tinggal ditunggu saja inflasi yang akan terjadi. Kalau itu terjadi dan masyarakat belum siap secara ekonomi, maka akan timbul masalah," jelasnya.
Atang pun akan senantiasa menjalankan fungsi keanggotaan dewan di daerah untuk mengingatkan pemerintah pusat di tengah kenaikan BBM ini.
"Kita tidak berharap angka kriminalitas menaik karena untuk menutupi kebutuhan ekonomi. Tapi setidaknya ini bagian dari fungsi yang kami lakukan di dewan dan daerah untuk mengingatkan pemerintah pusat," tandasnya (*).