Partai Demokrat Tolak Usulan Cak Imin Soal Penghapusan Jabatan Gubernur: Tidak Relevan

TRIBUNNEWSBOGOR.COM - Usulan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin untuk penghapusan jabatan gubernur ditolak oleh Partai Demokrat.

Hal tersebut dikarenakan tidak relevan dengan penganggaran yang dikeluarkan.

Hal itu dinyatakan oleh Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani.

Menurutnya, keberadaan pemerintah provinsi atau gubernur masih sangat dibutuhkan. Gubernur menjadi perpanjangam tangan pemerintah pusat.

"Menurut kami sih keberadaan pemerintah provinsi atau gubernur masih sangat berasa dan dibutuhkan sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat sekaligus untuk mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan agenda-agenda pembangunan pemerintah pusat dan daerah. Dalam hal ini, kabupaten kota," kata Kamhar saat dikonfirmasi, Senin (30/1/2023).

Kamhar menyatakan keberadaan pemerintah provinsi masih efektif untuk membantu percepatan pembangunan di daerah. Sebaliknya, pelaksanaan pemilihan gubernur pun tidak pernah menjadi persoalan.

"Dan alasan pilkada juga kami berpandangan tidak relevan karena Pilgub sudah berkali-kali dilakukan dan tidak pernah muncul persoalan terkait dengan penganggaran," jelasnya.

"Jadi semestinya apalagi Indonesia dengan jumlah kabupaten kota yang banyak 514 kabupaten kota dan wilayah begitu besar menjadi keberadaan pemerintah provinsi ini menjadi sangat relevan dan dibutuhkan," sambungnya.

Lebih lanjut, Kamhar menambahkan alasan Cak Imin soal politik berbiaya mahal menjadi dasar hilangnya jabatan gubernur juga dinilai tidak relevan. Sebab, demokrasi harus melibatkan partisipasi masyarakat seluas-luasnya.

"Sebetulnya persoalan mahal ini kan jadi karena ketika melalui mekanisme yang lain pun bukan berarti menjadi berbiaya rendah. Yang kedua, intisari dari demokrasi itu kan universal participation atau partisipasi yang seluas-luasnya dan kedaulatan itu ada di tangan rakyat," ungkapnya.

Di sisi lain, kata Kamhar, pemilihan gubernur secara langsung juga telah menjadi keputusan yang paling ideal. Karena itu, Demokrat mendukung mengenai sistem politik yang sudah berjalan.

"Jadi pemilihan langsung adalah mekanisme yang paling mendekati ideal. Jadi itu yang menjadi pertimbangan kita. Karenanya, kita tetap mendukung sistem yang ada dan sudah berjalan saat ini," tukasnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menginginkan adanya perubahan sistem politik di Indonesia. Nantinya, Cak Imin ingin jabatan gubernur dihilangkan dari struktur pemerintahan.

Baca juga: Susul Nasdem dan Demokrat, PKS Dukung Anies Baswedan Jadi Calon Presiden 2024

Awalnya, Cak Imin mengungkapkan kelemahan politik era reformasi yang kini semakin pragmatis. Ia menuturkan bahwa politik terus berkompetisi tiada henti selama 24 jam.

"Salah satu kelemahan era reformasi yang paling mendesak diatasi adalah politik yang pragmatis, kompetisi yang tidak ada henti. Kelihatannya damai tapi kompetisinya tidak pernah berhenti 24 jam. Ini sistem yang melelahkan," kata Cak Imin dalam acara sarasehan nasional satu abad Nahdlatul Ulama (NU) di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Senin (30/1/2023).

Dijelaskan Cak Imin, kondisi ini membuat pemilu kini semakin membutuhkan uang. Dia bilang, uang akan menentukan perilaku pemilih dan kemenangan dalam Pemilu.

"Dimana pemilu yang pragmatis bahwa uang yang menentukan banyak hal dalam perilaku pemilu yang itu artinya masa depan kader-kader NU juga agak madesu, masa depan suram," jelasnya.

Lebih lanjut, Cak Imin menambahkan bahwa hal ini berdampak besar terhadap aktivis-aktivis Nahdlatul Ulama (NU) yang ingin mendapatkan jabatan publik. Sebab mayoritasnya, mereka tak memiliki uang untuk bersaing dalam kontestasi politik.

"Karena aktivis-aktivis NU yang selama ini bisa murah sampai bisa duduk jabatan-jabatan publik sekarang berhadapan dengan lapangan yang sangat pragmatis. Jadi kader kader yang mau nyaleg ini sudah membuat kita stress duluan karena modalnya cekak, popularitasnya juga rendah," ungkapnya.

Dia pun mencontohkan kadernya Cucun Ahmad Syamsurijal yang kini harus berupaya meningkatkan elektabilitas demi bersaing dengan orang yang memiliki banyak uang.

Baca juga: Soal Cawapres Dari Sekber Gerindra PKB, Cak Imin dan Prabowo Bicara Dengan Jokowi

"Kemarin pak haji Cucun baru jadi doktor bidang politik ekonomi dan ekonomi politik di UNPAD. Salah satu tujuannya apa? selain doktor ini, tujuannya meningkatkan elektoral. Elektabilitas sangking mahalnya bersaing itu loh. Nah ini sistem politik reformasi yang harus kita evaluasi total," jelasnya.

Oleh karena itu, Cak Imin pun mengusulkan pemilihan langsung yang digelar hanya pemilihan presiden, bupati dan Walikota. Sementara itu, pemilihan gubernur nantinya tidak diperlukan lagi.

Bahkan, kata dia, Cak Imin mendukung jabatan Gubernur untuk dihilangkan dari struktural di pemerintahan. Sebab, jabatan itu disebut tidak lagi fungsional.

"Makanya PKB sih mengusulkan Pilkada hanya pemilihan langsung hanya Pilpres dan Pilbup dan Pilkota. Pemilihan gubernur tidak lagi karena melelahkan. Kalau perlu nanti Gubernur pun nggak ada lagi karena tidak terlalu fungsional dalam jejaring pemerintahan. Banyak sekali evaluasi," tukasnya.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Dinilai Tidak Relevan, Demokrat Tolak Usulan Cak Imin yang Minta Jabatan Gubernur Dihapus